Sertikasi Tanah 2016, Tatatpem Usulkan Rp 140 Juta

0
167

Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang, Zeyto Ratuarat

 

KUPANG. NTTsatu.com – ‎​Pemerintah Kota Kupang, melalui bagian  tata pemerintahan (Tatapem) Setda Kota Kupang mengusulkan dana sebesar Rp 140 juta untuk kepengurusan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kot Kupang.

“Tahun 2016, kami dari bagian Tatapemerintah Setda Kota Kupang mengusulkan anggaran kurang lebih Rp 140 juta untuk proses pengurusan sertifikat tanah milik Pemkot yang belum bersertifikasi,” kata Kabag Tatapem, Yanuar Dally kepada wartawan di kantor DPRD, Sabtu (28/11).

Menurutnya,dana ini untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Kupang sebanyak 35 bidang tanah yang tersebar di Kota Kupang.

“Sesuai rencana jika anggaran yang diusulkan ditetapkan maka kami segera berkoordinasi dengan pertanahan guna melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam proses sertifikasi tanah,” katanya.

Ia mengatakan, proses sertifikasi di tahun 2015 yang sedang berjalan ini, bagian Tatapem telah memproses 33 sertifikasi tanah.

Sementara disinggung soal proses sertifikasi di tahun 2015 dia menggaku, dalam sertifakasi tanah ,masih terdapat cukup banyak bidang tanah Pemkot yang belum disertifikasi. Karena tiap tahun adanya penambahan tanah dan belum bersertifikasi, serta masih  ada tanah dari
pemerintah kabupaten yang musti diurus dokumennya, guna bisa di proses sertifikat.

Terpisah Ketua komisi I DPRD Kota Kupang, Zeyto Ratuarat yang didampingi sekertaris komisi, Adrianus Talli bersama beberapa anggota yakni Roby Kan, Domi Tausu, Padron Paulus  dan Maudy Dengah diruang komisi I kantor DPRD Kota Kupang saat dikonfirmasi soal besar anggaran tersebut  mengatakan, komisi siap menambah anggaran lebih besar dengan catatan harus serius mengurusnya.

Persoalannya, pada tahun-tahun sebelumnya juga dikucurkan dana untuk urusan yang sama namun belum ada penyelesaian yang baik. Untuk itu untuk tahun 2016 anggaran yang akan diberikan tentu sesuai kebutuhan yang riil.

“Besaran anggaran yang diberikan tersebut kita ingin melihat bukti sertifikatnya. Karena pengurusan sertifikat tidak perna ada bukti yang jelas. Kalau kerja maksimal maka kami  akan tambah. Selama ini penyelesaian akhir tidak jelas dan selalu berakhir  di BPN,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Sekertaris Komisi I, Adrianus Talli, dengan tidak ada kejelasan dalam kepengurusan sertifikat ini, dari komisi tentu tidak sudi jika dana itu tidak mampu dikelolah dengan baik sesuai peruntukannya.

“Soal data aset ketika kami memintanya dari Tatapem, kami tidak pernah mendapatkannya, untuk itu kami mengharapkan Tatapem  segera memperharui data asset. Selesaikan dulu yang lama baru minta tambahan lagi,” katanya..(rif)

Komentar ANDA?