Sidang Praperadilan FOS: Direskrim Umum Polda NTT Persoalkan Pasal 79 KUHP

0
311
Foto: Suasana sidang Praperadilan FOS vs Direskrim Polda NTT di Pengadilan Negeri Kupang

NTTsatu.com – KUPANG –  Sidang perkara praperadilan Frans Oan Smewa (FOS) melawan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT berlangsung sejak Senin,12 -16 Februari 2018 di Pengadilan Negeri Kupang. Sidang itu akan dilanjutkan pada Senin,19 Februari 2018 dengan agenda pembacaan kesimpulan. Kemudian pada Selasa, 20 Maret 2018 akan ada keputusan dari Hakim.

Selanjutnya, sesuai agenda sidang, perkara  tersebut akan diputuskan pada hari Selasa, 20 Maret 2018 oleh Hakim tunggal,  A. A.Made A. Nawaksara,S.H,M.H.

Pihak pemohon dan termohon pun masih mempersoalkan cara menghitung kadaluarsa. Persoalannya terletak pada ketentuan yang mengatur mengenai kapan dimulainya penghitungan jangka waktu kadaluwarsa terdapat di dalam pasal 79 KUHP.

Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Tenggang kedaluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:  Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan oleh si pembuat”.

Mengutip kembali Duplik termohon yang diterima media ini, diuraikan bahwa Pemohon dalam repliknya mengatakan ketentuan pasal 79 KUHP mengatur khusus terkait pemalsuan tentang dihitung sejak berlaku pada hari sesudah barang yang palsu digunakan.

Jika mencermati pemahaman pemohon tentang ketentuan pasal 79 KUHP seperti itu, akan sangat mencederai rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum pidana adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka tujuan tersebut tidak tercapai.

Korban dalam laporannya yang sedang diproses oleh termohon telah dirugikan sedangkan pelaku diuntungkan.

Berdasarkan filosofi penerapan prinsip kadaluarsa adalah karena pelaku kejahatan dalam jangka waktu kadaluarsa  merasakan penderitaan (Nestapa ) karena harus terus bersembunyi dari penegak hukum.

Dalam persembunyiannya itu, pelaku kejahatan merasa tidak tenang dan menderita selama masa tenggang waktu kadaluarsa tersebut. Sehingga masa kadaluarsa dianggap sebagai bentuk lain dari nestapa sebagaimana pidana jika dijatuhkan apabila diproses secara hukum.

Akan tetapi dalam kasus pemalsuan surat tidaklah demikian adanya, sebab pelaku justru diuntungkan, tidak menderita, justru korban yang dirugikan dan mengalami derita setelah mengetahui adanya tindakan pemalsuan surat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, termohon dalam melakukan proses penyidikan dugaan tindakan pidana pemalsuan yang dilaporkan oleh Christian Natanael merujuk bahwa korban mengetahui adanya dugaan tindakan pidana pemalsuan tanda tangan miliknya pada tahun 2015.

Hal itu ia ketahui ketika diberitahu oleh penyidik yang menangani laporan penipuan dan penggelapan yang ia laporkan. Sehingga masa kadaluarsa semestinya dihitung sejak diketahui oleh korban di tahun 2015.

Sementara Replik pemohon menjelaskan, dari jawaban termohon tereksplisit penghitungan kadaluwarsa dihitung sejak pelapor ketahui sejak tahun 2015.Terkait argumentasi ini pemohon tegas menolaknya dengan argumentasi hukum.

Hal ini bertentangan dengan kadaluarsa seturut ketentuan pasal 79 KUHP yang mengatur khusus terkait pemalsuan dihitung mulai berlaku pada hari sesudah barang dipalsukan atau mata uang yang rusak digunakan.

Dengan ketentuan yang sudah jelas mengatur sedemikian,maka secara formal tidak bisa lagi diberi penafsiran lain (limitative) sebagaimana azas clara non sunt interpretanda artinya apa yang sudah jelas tidak perlu ditafsirkan.

Dalam dokumen permohonan pra peradilan Pemohon yang diperoleh media ini, memuat tentang cara menghitung daluwarsa telah diatur dalam pasal 79 KUHAP yang dimana tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan,kecuali dalam hal-hal terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang,tenggang daluwarsa itu dimulai berlaku pada hari atau sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan.

Konkritnya adalah dihitung sejak proses balik nama di kantor pertanahan kabupaten Manggarai  22 April 1998 dan mendapatkan SHM, 9 Juni 1998.

Termohon  telah  mengabaikan pasal 78 dan 79 KUHAP karena melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan menetapkan FOS sebagai tersangka

 

Keterangan saksi ahli

 

Dalam sidang perkara pra peradilan antara FOS melawan Dirserkrim umum Polda NTT di Pengadilan Negeri Kupang itu, pihak pemohon dan termohon masing-masing menghadirkan saksi ahli.

Saksi ahli  pemohon, Yotham TH,Timbonga menegasakan bahwa  putusan perkara  harus merujuk pada undang-undang atau aturan yang berlaku bukan pada tafsiran.

“Jangan kita melecehkan hukum,” ungkapnya dalam ruangan sidang Kamis,15/3/2018 sambil mlanjutkan, terkait pasal 79 KUHP itu adalah hukum formil yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan saksi ahli termohon, Haksi Simorat dalam keterangan menjelaskan landasan filosofi dari pasal 79 KUHP. Selain itu dia menghimbau untuk memertimbangkan kerugian dari korban dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen Akta Jual Beli  (AJB) tersebut.

Menurut dia, hitungan kadaluarsa  itu sejak diketahui kasus itu oleh korban. Karena saat itu korban merasa dirugikan sehingga hitungan kadaluarsa,  terhitung sejak tahun 2015.

“Pada tahun 2015 baru diketahui oleh korban bahwa adanya pemalsuaan dokumen,” jelasnya di ruangan persidangan Jumat 16/3/2018.

Pada kesempatan itu kuasa hukum Frans Oan Smewa  Toding Manggasa, SH menanyakan kepada saksi ahli termohon, “apakah ada hukum formil lainnya yang mengatur tentang cara menghitung kadaluarsa selain pasal 79?”.

Jawaban saksi ahli termohon adalah tidak ada tetapi mestinya mempertimbangkan korban dugaan pemalsuan dokumen yang merasa dirugikan. (*/bp)

Komentar ANDA?