Oleh: Thomas Tokan Pureklolon.
Dosen Ilmu Politik FISIP, Universitas Pelita Harapan.
Sebagai introduksi dalam tulisan ini, para pembaca diajak untuk melihat topik di atas secara gamblang. Bahwa, terminologi ‘sinisme‘ juga terdapat dalam urusan politik. Bahwa, sinisme itu sendiri merupakan satu sikap yang dapat diterapkan baik secara langsung pada setiap aktivitas politik, maupun secara tidak langsung pada aktivitas apa pun yang lain, yang tidak berkaitan samasekali dengan urusan politik (political action ).
Robert Agger dkk, dalam tulisannya pada journal of politics dengan topik “Political Cynicism”, yang biasa dilangsir dalam sosiologi politik, mengkonsepkan bahwa sinisme politik sebagai “kecurigaan yang buruk dari sifat manusia”. Dengan bantuan suatu alat skala-sikap yang dibuat untuk mengukur derajat terhadap para pemeran (orang yang biasa bersikap sinis ) baik secara pribadi maupun secara politis. Dari sinilah, kata Robert Agger dkk, diperoleh relasi sinisme dengan bermacam-macam aspek dari perilaku politik (political behaviour ).
Gambaran secara politis tentang sinisme, bahw sinisme menampilkan diri dalam berbagai cara seperti perasaan ( yang dalam hal ini pemikiran ) bahwa politik itu adalah suatu “urusan yang kotor” dan para politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menyandang statusnya sebagai bulan-bulanan dari sekelompok yang melakukan manipulasi. Atau pun dengan kata lain, kekuasaan “sebenarnya” dilaksanakan oleh “orang-orang tanpa muka,” dan sebagainya.
Betapapun, harus diakui bahwa sinisme politik dapat meluas atau ekstensif sifatnya, bahkan juga di tengah masyakat di mana suatu sistem politik secara umum dilihat sebagai legitimasi dan dapat dinikmati oleh publik secara lebih luas. Dari sini pula kita bisa menilai bahwa setiap sikap sinis terhadap politik untuk masing-masing negara misalnya, menjadi ada dan hadir secara berbeda. Sikap sinis terhadap politik ini pun banyak tergantung pada kekuatan opini yang dianut dalam suatu kelompok masyarakat pada sebuah negara. Sikap ini perlahan-lahan tersebar luas dan terus mensugestikan siapa saja yang siap terhipnotis secara politis dengan kekuatan ide tersebut. Pada bagian ini, mutakhir-nya sebuah ide politik mulai terlahir dari seorang politisi. Sebagai contoh, seorang yang sinis luar biasa dalam perilaku politiknya bisa merasa ( tentu di dalamnya berpikir) bahwa partisipasi politik yang berasal dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun yang diperankan, secara total semuanya adalah adalah sia-sia dan sungguh tidak berguna samasekali. Mengapa? Karena dalan pemikirannya, selalu terkonsep bahwa yang bersangkutan bisa mengikuti barisan orang yang apatis dalam berpolitik secara total.
Mungkin bagi orang lain, sinisme yang mereka miliki hanya membatasi partisipasi, ataupun hanya sebagai “satu-satunya yang secara realistis untuk melihat persoalan.” Sebuah contoh konkrit adalah ketika regim Orde Baru, pelaksanaan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ) sangat intens dan terjadi secara gencar, bahkan wajib diberikan di setiap Perguruan Tinggi ketika seorang mahasiswa menjenjangi pendidikannya pada awal tahun pertama. Terhadap problem ini, mahasiswa semester satu secara wajib ( mandatory ) mengikuti Penataran P4 dan terasa nyaman saja ketika regim ini masih berkuasa. Regim Suharto pun tumbang. Penataran P4 sungguh berubah kilas baliknya menjadi sinis terhadap pola pendukung seperti itu. Di sinilah sinisme politik hadir menunjukkan sosoknya secara politis, dan hilang tanpa jejak sejak awal reformasi hingga dewasa ini.
Sebuah pertanyaan: Entahkah sinisme politik itu masih tersisa sampai sekarang dalam sistem politik Indonesia menjelang Pilpres 2024? Bagi saya, jawabannya adalah ‘ya’. Sinisme politik di Indonesia tak pernah absen bahkan terus tersirat dalam setiap kebijakan politik yang terjadi pada event politik yang hadir dengan karakternya yang berbeda-beda dan sangat unik untuk setiap kebijakan politik yang mau ditempuh. Mulai dari awal proses perumusannya, proses penetapannya, sampai pada pelaksanaanya.
Mari kita periksa secara saksama.
Thanks.
