NTTsatu.com – KUPANG – Menghadapi Pilkada tahun depan, penetapan paket dari Partai Golkar tetap mengacuh pada Petunjuk Pelaksana (Juklak) DPP Partai Golkar Nomor 06 Tentang Pilkada
Wasekjen DPP Partai Golkar wilayah Pemenangan Pemilu Nusa Tenggara Bali, Melkiades Laka Lena dihubungai, Jumat, 02 Juni 2017 menjelaskan, keputusan DPP PG terkait pilkada utk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai Juklak tersebut.
Dikatakannya, Juklak 06 tentang Pilkada mengamanatkan proses dan tahapan yang digariskan dalam juklak. Tahapan dan proses ini yg membuat pilkada tahun lalu Golkar sebagai pemenang pertama dengan kemenanga sebesar 58%.
Sesuai Juklak 06 lanjut Melki, tahapan dan proses berlangsung dari bawah mulai dari tingkat desa kelurahan sampai tingkat pusat. DPP Partai Golkar bisa saja langsung memutuskan nama calon lain yg dinilai bisa memenangkan pilkada sesuai rekomendasi DPD l atau di luar rekomendasi DPD l.
Selanjutnya dia menjelaskan, untuk Provinsi NTT sudah diputuskan untuk dilakukan survei terhadap 8 kader potensial yang akan diusung dalam Pilgub mendatang. Saat ini di tingkat provinsi NTT
dan 10 kabupaten kota masuk pada tahap penjaringan dari tingkat bawah dan segera dilakukan survei terhadap 8 nama tersebut.
Dikatakannya, DPP Partai Golkar melalui Ketua bidang pemenangan pemilu Nusra Gus Adi setelah konsultasi dengan berbagai pihak dan Ketum DPP PG telah memutuskan 8 nama utk disurvei sbg Bacagub propinsi NTT
Selanjutnya, putusan DPP Partai Golkar tersebut secara khusus telah disampaikan Ketum DPP PG Setya Novanto saat kunjungan kerja ke NTT tanggal 8 – 9 Mei lalu dan wajib diamankan tanpa kecuali.
Terhadap perbedaan pilihan politik terkait calon yg didukung harus diletakkan dalam sistem dan jangan menabrak aturan main dan keputusan DPP PG terkait nama nama yg disurvei.
“DPP PG mencermati dan pasti mengambil sikap tegas terhadap siapa saja yg melanggar aturan main pilkada dan putusan DPP PG terkait pelaksanaan tahapan dan proses pilkada di NTT yg tengah berjalan,” katanya. (bp)
