NTTsatu.com -JAKARTA -Wali Kota Pasuruan Setiyono telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setiyono menjadi kepala daerah ke-17 yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sepanjang 2018, selain Setiyono ada 16 kepala daerah lainnya yang telah diproses lembaga anti-rasuah. Rinciannya, satu gubernur, 13 bupati dan dua wali kota.
“Kegiatan tangkap tangan di Pasuruan merupakan OTT yang ke-22 di tahun ini. Total tersangka sebanyak 78 orang,” kata Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Oktober 2018.
KPK menyesalkan masih banyak kepala daerah yang melakukan korupsi dan dijerat proses hukum tindak pidana korupsi.
“Korupsi yang dilakukan kepala daerah tentu merugikan masyarakat. Apalagi mereka dipilih melalui pemilu yang demokratis dan membutuhkan biaya penyelenggaraan yang tidak sedikit,” ujar Alex.
Menurut Alex, maraknya kepala daerah yang korupsi lantaran fungsi dan pengawasan internal masing-masing institusi kurang diberdayagunakan. Selain itu, inspektorat selaku pengawas internal kerap mengetahui ketidakberesan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Mereka mengetahui ada penyimpangan-penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tapi mereka tidak memiliki kewenangan atau kemampuan untuk mengingatkan atau meluruskan,” tutur Alex seperti dilansir medcom.
Inspektorat tidak dapat menindak karena kedudukannya di bawah kepala daerah, sehingga pertanggungjawabannya kepada kepala daerah dilakukan lewat sekretaris daerah.
“Artinya, ketika audit itu ternyata melibatkan kepentingan kepala daerah, praktis mereka tidak berdaya karena setiap saat inspektur dan auditornya bisa dipindahkan (mutasi) oleh kepala daerah itu,” jelas Alex.
Alex menegaskan, badan atau lembaga pengadaan barang dan jasa di daerah tidak memiliki independensi. Meski pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online, tapi kenyataannya aparat dan pengusaha sudah bekerja sama untuk mengatur pembagian proyek.
“Kami yakin jika tata kerja proses pengadaan barang dan jasa serta aparat pengawasan internal pemerintah diperkuat, banyak mengurangi peluang terjadinya tindak pidana korupsi atau penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa,” tukas Alex.
Berikut 17 kepala daerah yang terjerat OTT KPK:
1. Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif
2. Bupati Jombang Nyono Wihardi
3. Bupati Ngada Marianus Sae
4. Bupati Subang Imas Aryuminingsih
5. Bupati Lampung Tengah Mustafa
6. Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra
7. Bupati Bandung Barat Abu Bakar
8. Bupati Bengkulu Dirwan Mahmud
9. Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat
10. Bupati Purbalingga Tasdi
11. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo
12. Wali Kota Blitar Muhammad Samnhudi Anwar
13. Bupati Bener Meriah Ahmadi
14. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf
15. Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap
16. Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan
17. Wali Kota Pasuruan Setiyono. (medcom/gan)
======
Foto: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto: Antara/Wahyu Putro.
