NTTSATU.COM — KUPANG — Menanggapi amburadulnya data covid-19 di NTT hingga mendapat peringatan dari Presiden Jokowi, Wakil Ketua DPRD NTT, Dr Inche Sayuna, mengatakan, ketidak-sinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota, menunjukkan bahwa managemen data covid-19 di NTT sangat buruk.
Dalam pernyataan persnya yang diterima Media ini pada Senin (9/8), politisi Golkar ini menegaskan, sebetulnya pemerintah sudah punya situs resmi covid-19 yang dikelola oleh Satgas, dan data ini diharapkan dapat diperbaharui secara real time. Karena itu, diharapkan dapat menjadi rujukan berbagai pihak, apalagi semuanya dibiayai dari APBD.
“Tapi kenyataannya data ini tidak jalan. Bayangkan sampai di tangan seorang presiden saja masih salah. Ini sangat disayangkan. Presiden Jokowi ketika mengumumkan soal covid-19 dan memberi penekanan khusus kepada NTT dengan merujuk pada data yang salah, maka ini sebuah kefatalan yg dibuat oleh Pemda dalam mensuport data real yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kritik Sekretaris Partai Golkar NTT ini.
Harus diingat, jelas dia, bahwa data itu sebagai alat navigasi dan data valid sangat menentukan arah kebijakan penanganan covid-19, sehingga apapun kebijakan yang diambil dapat akurat dan tepat sasaran .
Menurut dia, kabupaten/kota perlu digenjot agar ada sinkronisasi data yang disampaikan ke propinsi untuk diteruskan ke pusat agar dapat menentukan perkembangan peta zonasi resiko, utamanya pada kasus positif, sembuh dan meninggal. “Ketersediaan data yang valid dan dapat diandalkan perhitungan zonasi resiko dapat dilakukan secara lebih cepat dengan akurasi waktu yang pendek,” katanya.
Dia juga mengatakan, webside data covid harus aktif dikelola dan Pemda kabupaten/kota harus lebih agresif dan proaktif untuk mengupdate data. Sistemnya sudah dibuat tinggal mengoptimalkan tenaga-tenaga khusus yang bisa mengelola data ini dengan lebih fokus lagi. Terapkan reword and punishment kepada Pemda kabupaten/kota dalam managemen pelaporan data covid-19 sesuai real time.
Menyinggung tiga catatan yang disampaikan Presiden Jokowi, Inche berpendapat, harus benar-benar diperhatikan untuk dilaksanakan secepatnya. Terlepas dari benar tidak nya data tersebut, tapi menurut dia, 3 catatan presiden yakni mobilisasi yang harus dibatasi dengan ketat; optimalkan tindakan testing dan tracing; serta penyediaan sarana isolasi mandiri secara terpusat, harus segera dilaksanakan di NTT, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.
“Untuk itu, peran kolaborasi antar unsur pemda, TNI/Polri, masyarakat, dan tokoh agama, sangat dibutuhkan saat ini, termasuk memaksimalkan peran posko posko yang berbasis komunitas,” imbuh Dr Inche.
Dilansir dari timexkupang.com, Sekda NTT, Benediktus Polo Maing menyatakan bahwa data kasus harian Covid-19 yang angkanya mencapai 3.598 itu tidaklah benar. Data tersebut merupakan akumulasi kasus yang belum ter-input sejak Mei hingga Agustus 2021.
Ini artinya, sistem pendataan kasus Covid-19 di Provinsi NTT tidak dikelola dengan baik dan terkesan amburadul. Hal itu terungkap ketika ramai muncul berita berdasarkan keterangan Satgas Covid-19 Pusat bahwa kasus harian di NTT pada Jumat (6/8) sebanyak 3.598 kasus baru.
Setelah ditelusuri, Sekda Ben Polo Maing menyatakan bahwa data kasus harian yang jumlahnya sampai 3.598 itu tidaklah benar. “Itu sebenarnya bukan kasus yang terjadi dalam sehari, yakni pada Jumat (6/8). Jumlah itu merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya yang belum di-input. Sehingga akumulasinya sebanyak itu,” jelas Ben Polo Maing, Jumat (6/8) malam. (bp)
=======
Foto: Dr Inche Sayuna, Wakil Ketua DPRD NTT
