NTTsatu.com – MAUMERE– Pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sikka tiga tahun terakhir ini bergerak naik namun sangat kecil. Bahkan untuk tahun 2018, terjadi penurunan target sebesar Rp 21.594.213.00 dari tahun sebelumnya. Tak pelak, delapan fraksi di DPRD Sikka pun mengecam kinerja kerja Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera.
Sikap politik delapan feraksi ini terungkap, Rabu (22/11) malam, saat penyampaian pemandangan umum terhadap Pidato Nota Keuangan Bupati Sikka atas RAPBD TA 2018. Yoseph Ansar Rera bersama Wabup Sikka Paolus Nong Susar hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sikka Rafael Raga.
Fraksi Partai Nasdem tidak tanggung-tanggung mengecam Yoseph Ansar Rera yang adalah Ketua Partai Nasdem. Penurunan target PAD itu dianggap sangat besar. Fraksi Partai Nasdem berkesimpulan selama ini pengawasan tidak dilaksanakan secara maksimal dan terkesan masa bodoh. Bahkan ada kecurigaan terjadi kebocoran yang sangat besar. Fraksi ini pun meminta Yoseph Ansar Rera menjelaskan persoalan ini.
Fraksi Partai Golkar menyayangkan target PAD yang mengalami penurunan. Antonius Hendrikus Rebu, jurubicara fraksi menilai kondisi ini menunjukkan pemerintah tidak punya kemauan untuk meningkatkan PAD, padahal ada begitu banyak potensi yangn bisa dijadikan sumber pendapatan.
Fraksi PKP Indonesia mengatakan turunnya PAD secara tidak langsung telah menggambarkan pemerintahan Yoseph Ansar Rera tidak dapat mengoptimalkan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang sesungguhnya tersimpan banyak potensi. Fraksi ini meragukan indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, penganguran terbuka dan angka kemiskinan.
Dalam nada kritis, Fraksi PDI Perjuangan menyindir visi pemerintahan Yoseph Ansar Rera yakni mewujudkan satu Sikka yang mandiri dan sejahtera. Semangat itu mestinya menandakan di tahun terakhir pemerintahan Yoseph Ansar Rera, masyarakat Kabupaten Sikka akan sejahtera dan mandiri yang diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan PAD mengalami peningkatan secara drastis.
“Jika kondisi target PAD kita menurun drastis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah justeru meyakini visi mewujudkan satu Sikka yang mandiri dan sejahtera telah mengalami kegagalan,” tukas Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PAN menilai keputusan menurunkan target PAD merupakan sikap inkonsistensi dalam merencanakan PAD. Fraksi ini mendorong agar pemerintah melakukan penghitungan ulang sehingga tidak terkesan Yoseph Ansar Rera dinilai gagal atau prestasinya biasa-biasa saja dalam mendongkrak PAD.
Fraksi Partai Hanura berpendapat menurunnya target PAD merupakan tamparan keras bagi pemerintah. Fraksi ini menilai sangat tidak relevan ketika di satu sisi pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi naik, tapi sementara di sisi lain PAD menurun.
Fraksi Parati Gerindra menilai turunnya target PAD merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam mengorganisir kinerja organisasi perangkat daerah guna mendongkrak PAD.
Sementara Fraksi Partai Demokrat dengan tegas mengatakan pemerintahan sekarang lebih bermental tukang belanja dan malas mencari uang. Kondisi ini disebabkan karena pemerintah sudah merasa nyaman karena dimanjakan dengan dana alokasi umum (DAU) dan dana alakasi khusus (DAK).
“Kita sepertinya mesti malu, karena untuk isi perut kita saja masih dibiayai oleh daerah lain. Kita tidak lebih terhormat dari peminta di pinggir jalan, bedanya kita peminta elit,” kritik Ketua Partai Denmokrat Agustinus Romualdus Heni.
Sebagaimana diberitakan, pada tahun 2014 target PAD Rp 62,4 miliar lebih dan direalisir Rp 78,3 miliar lebih atau 125,45 persen. Pada tahun 2015 target PAD Rp 78,7 miliar lebih direalisir sebesar Rp 78,09 miliar lebih atau 99,16 persen. Dan pada tahun 2016 target PAD Rp 98,8 miliar lebih direalisir sebesar Rp 80,2 miliar lebih atau 81,20 persen.
Saat pembahasan PPAS 2018, disepakati target PAD sebesar Rp 114.180.394.899. Namun, akhirnya target PAD pada 2018 terpaksa harus diturunkan, sehingga target yang dianggarkan hanya Rp 92.586.181.899. (vic)
