Tenaga Kerja Asing Wajib Miliki Izin Tertulis Dari Menteri Tenaga Kerja

0
245
Foto: Wakil Bupati Sikka Paolus Nong Susar menyematkan selendang tenun motif Sikka kepada Staf Ahli Kementerian Bidang Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja Reyna Usman saat Sosialisasi Tata Cara Perizinan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Hotel Sylvia Maumere, Jumat (3/11)

NTTsatu.com – MAUMERE– Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali tenaga kerja asing (TKA) yang dipekerjakan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sikka. Regulasi mengatur bahwa para TKA tersebut wajib memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk.

Diskusi tentang TKA ini menjadi perhatian serius pelbagai stakeholder pada Sosialisasi Tata Cara Perizinan dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berlangsung di Lantai 3 Hotel Sylvia Maumere, Jumat (3/11). Kegiatan satu hari ini diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan RI bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka.

Tampil sebagai pemateri yakni Staf Ahli Kementerian Bidang Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja Reyna Usman, Kepala Kantor Imigrasi Maumere Vincentius Moko, dan Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka Germanus Goleng.

Kegiatan ini sendiri dibuka secara resmi Wakil Bupati Sikka Paolus Nong Susar. Sebagian beserta peserta adalah pihak-pihak yang kerap menyediakan TKA seperti pegiat pariwisata, perhotelan, pengusaha, termasuk juga pejabat gereja dan pimpinan tarekat/ordo.

Reyna Usman mengatakan pelbagai pihak sangat membutuhkan TKA karena profesionalisme yang mereka miliki. Dia menyebutkan setidaknya lima alasan menggunakan TKA yaitu hadirnya peraturan perundang-undangan, kondisi pasar kerja dalam negeri, kebutuhan investasi, kesepakatan internasional, dan liberalisasi pasar kerja bebas.

Meski demikian TKA yang bekerja di Indonesia harus menaati regulasi dan peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Bab VIII tentang Tenaga Kerja Asing, serta sejumlah Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

“Ada banyak sekali regulasi terkait penggunaan TKA. Untuk itu kepada semua pihak yang menggunakan TKA mohon melihat regulasi yang ada sehingga tidak salah menerapkannya,” ujar perempuan asal Gorontalo itu.

Pada sosialisasi ini seorang staf Kementerian Ketenagkerjaan menyampaikan proses dan tahapan perizinan TKA melalui situs online. Cara ini untuk mempermudah dan memperlancar pihak yang akan menggunakan TKA, sehingga tidak perlu harus susah-susah langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.

Sosialisasi ini mendapat respons positif dari para peserta. Pater Hubert Tengah, yang biasa mengurus rohaniwan dari Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero untuk berkarya pastoral di luar negeri termasuk rohaniwan dari luar negeri yang berkarya di wilayah Keuskupan Maumere, mengaku senang dengan sosialsiasi seperti ini.

Pihaknya mendapat tambahan informasi yang banyak tentang penggunaan TKA.
Demikian pun Suster Domitila dari Yayasan Stella Maris mengaku mendapat informasi yang penting dari sosialisasi ini. Apalagi dalam waktu dekat pihaknya berencana mendatangkan tenaga kesehatan dari luar negeri untuk kepentingan dan kebutuhan yayasan. Dengan sosialisasi seperti ini, pihaknya sudah bisa memahami proses perizinan dan penggunaan TKA.

Wakil Bupati Sikka Paolus Nong Susar menyebutkan dari data pada tahun 2016 terdapat 42 orang TKA yang bekerja di Kabupaten Sikka. Sebagian besar di antara TKA adalah rohaniwan dan rohaniwati yakni 18 pastor dan 12 suster. Sisanya sebanyak 12 orang yakni pelaku perdagangan.

Menurut dia, ke depan jumlah TKA bisa bertambah banyak, karena kebutuhan pelbagai pihak. Prediksi ini juga berangkat dari makin banyaknya tarekat/ordo yang berencana mengembangkan sayap di Kabupaten Sikka. (vic)

Komentar ANDA?