NTTsatu.com – KUPANG – DPRD Provinsi NTT menyikapi serius situasi negara saat ini termasuk sikap dan surat pernyataan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) terkait vonis terhadap Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo.
Dalam surat pernyataan kepada Presiden RI Jokowi, DPRD menyatakan dengan tegas menolak segala bentuk paham, gerakan dan ormas radikal di Indonesia, khususnya NTT. Mereka juga meminta kepada hakim Pengadilan Tinggi Jakarta agar bersikap independen dalam menjatuhkan vonis pada tingkat banding tanpa terpengaruh dengan intimidasi dan tekanan massa.
DPRD juga dengan tegas mendukung langkah pemerintah untuk membubarkan Hizbu Tahir Indonesia (HTI).
“Surat ini akan kami antar besok ke Jakarta,” kata Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno saat memberikan keterangan kepada pers di Kupang, Selasa, 16 Mei 2017.
Sebelum menyampaikan surat kepada Presiden, Ketua DPRD bersama ketua fraksi menggelar pertemuan dengan Brigade Meo terkait dengan paham- paham radikalisme dan isu- isu SARA yang marak berkembang di NTT.
Anggota Fraksi Golkar, Muhamad Ansor, misalnya meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial sehingga menimbulkan kegusaran di kalangan masyarakat.
“Saya minta cyber crime untuk tegas menindak pengguna akun palsu di media sosial yang menyebarkan ujaran kebencian,” katanya.
Terkait dengan paham radikalisme, menurut dia, umat muslim di Indonesia juga menolak adanya paham radikalisme, seperti HTI dan FPI. Dia meminta warga untuk menjaga suasana menjelang bulan Ramadhan ini. “Umat muslim, seperti MUI dan NU saja menolak ormas yang tidak mengakui Pancasila,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, semua Fraksi di DPRD NTT menyatakan sikap yang sama yakni menolak kehadiran HTI dan FPI di NTT. Mereka juga
mendukung perjuangan Brigade Meo yang dilakukan selama ini.
Ketua Fraksi Nasdem, Alex Ena mengingatkan agar perjuangan yang dilakukan baik oleh DPRD NTT, GMIT dan Brigade Meo harus bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu terutama kepentingan politik sehingga perjuangan ini bisa tembus dinding dan sekat yg ada.
“Kalau memang sudah ada gerakan dari kelompok radikal di.bumi NTT, secepatnya dilaporkan kepda pihak kepolisian untuk dihentikan,” katanya. (bp)
