KUPANG. NTTsatu.com – Rencana Pembangunan Bandara Adonara terus mendapat kritikan. Kritikan itu muncul karena, jika bandara Adonara dibangun maka, di Kabupaten Flores Timur (Flotim) akan ada dua bandara selain Gewayan Tanah di Larantuka yang sudah beroperasi selama ini.
“Apakah memang sangat urgen untuk membangun Bandara di Adonara?. Jika itu terjadi maka, untuk seluruh Indonesia, baru di Kabupaten Flotim yang memiliki dua Bandara,” kata Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno yang dimintai komentarnya tentang tetap seriusnya Pemerintah provinsi membangun Bandara Adonara.
Dihubungi di Kupang, Senin, 29 Juni 2015, Anwar mengatakan, secara pribadi dia memang tetap meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut, Karena kebutuhan masyarakat seperti jalan raya yang baik, air minum yang memadai dan listrik yang terus menyala menjadi prioritas utama penanganannya.
“Saya sudah berulang kali mengatakan, pemerintah sebaiknya memberikan perhatian untuk perbaikan jalan di seluruh Adonara ketimbang membangun Bandara di Adonara. Namun kalau pemerintah memang tetap bertekad membangunnya, silahkan masyarakat Adonara sendiri yang menilai,” katanya.
Beberapa waktu lalu, Anwar juga mengatakan, secara kelembagaan DPRD akan mengambil sikap tergas terhadap rencana pemerintah tersebut, apakah dewan mendukung ataukan menolak. Karna dalam rapat paripurna dewan beberapa waktu lalu juga sempat terjadi polemic terkait rencana tersebut.
“Kita memang tidak ingin berpolemik. Dewan akan mengambil sikap dengan mempertimbangkan berbagai hal terutama pada kebutuhan mendesak masyaakat sendiri. Kalau pemerintah memang tetap bersikap tegas untuk membangun Bandara itu, tentu itu hak mereka. Kita hanya sebatas memberikan pertimbangan terkait kondisi riil di Adonara dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dia mengakui, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya tentu memiliki akses yang cukup kuat di tingkat pusat sehingga bisa saja Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan menyetujui rencana tersebut dengan mengalokasikan sejumlah dana.
Pasalnya, Gubernur dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan, rencana tersebut harus dilaksakan.
“Pembangunan Bandara di Adonara itu bukan karena Gubernurnya orang Adonara, tetapi itu demi kepentingan masyarakat di daerah itu,” kata Gubernur kepada wartawan beberapa waktu lalu di Gedung DPRD NTT.
Ditanya tentang penolakan sebagian warga suku Lamabelawa selaku pemilik lahan, Anwar menegaskan, itu menjadi domainnya pemerintah, Karena itu harus diselesakan dengan baik sehingga tidak memunculkan masalah di kemudian hari.
“Ingat, Bandara d Mbay gagal di bangun kendatipun pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 40 miliar. Karna masih ada masalah tanah, maka pembangunan bandara itu batal dilaksanakan dan dananya dialihkan ke daerah lain. Ini contoh yang mesti diperhatikan dengan baik, katanya. (iki).
