Tiga Tersangka Kapal Pinisi Aku Lembata Segera Disidangkan

Penulis
admin
-
0
811

NTTSATU.COM — LEMBATA —  Tiga orang tersangka dugaan korupsi kasus Pengadaan Kapal Pinisi Aku Lembata segera di Kabupaten Lembata, NTT dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang untuk disidangkan.

 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Lembata, Azrijal, SH, MH, mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemberkasan terhadap ketiga tersangka yang sudah ditahan oleh Kejari Lembata.

“Tiga tersangka kasus dugaan korupsi kapal Pinisi Aku Lembata yakni MF, PB dan MAF segera dikirim ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk disidangkan,” ungkap Azrijal, Senin 14 November 2022.

Dalam kasus ini, kata Azrijal, kerugian negara akibat dari perbuatan tiga (3) orang tersangka berdasarkan perhitungan dari akuntan publik mencapai Rp700.595.100.

Dijelaskan Kajari Lembata, pada Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata mendapatkan alokasi DAK Affirmasi Transportasi dari Kemendes RI senilai Rp2.508.056.000.
Pekerjaan sejak tanggal 05 Juli 2019 – 1 Desember 2019, namun pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu dan PPK bersama Penyedia bersepakat melakukan addendum sebanyak 4 (empat) kali yang terdiri dari Addendum penambahan waktu dan perubahan tahun anggaran hingga akhirnya pekerjaan tersebut diserahterimakan tanggal 12 Maret 2020 tanpa disertai dengan dokumen-dokumen kelengkapan kapal (Surat Ijin tersebut merupakan pekerjaan finishing dan menjadi bagian dari kontrak yang harus diselesaikan oleh Penyedia), serta dokumen dan uji berlayar, surat ukur, gros akta.

 

 

Dan keterlambatan pekerjaan tersebut PPK hanya mengenakan denda keterlambatan kerja selama 21 (dua puluh satu) hari yang dihitung setelah tanggal 19 februari 2020 sebesar Rp52.413.900 yang diperhitungkan pada saat pembayaran 90%.

Selanjutnya pekerjaan di serah terima akhir (FHO) pada tanggal 23 November 2021, dan pembayaran yang dilakukan 90% Senilai Rp2.121.515.000, dan sisa sebesar Rp374.385.000 yang terdiri dari 10% untuk fisik pekerjaan dan 5% Jaminan Retensi.

Dalam tahap penyidikan, kata Azrijal, telah diperiksa sebanyak 33 orang saksi, 6 orang ahli, dan menyita beberapa dokumen terkait pengadaan Kapal Rakyat (DAK) Transportasi pada Dinas PUPRP Kabupaten Lembata TA.2019, dan ditemukan beberapa item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak dan berdasarkan penghitungan kerugian Negara oleh Akuntan Publik terdapat kerugian keuangan Negara senilai Rp700.595.100.

Selanjutnya Penyidik menyimpulkan dan menetapkan tersangka atas nama MF selaku PPK, PB selaku Pengguna Anggaran, dan HAM selaku penyedia yang saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Kelas 1 Makasar dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UURI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UURI nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UURI nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (*/bp)

Komentar ANDA?

BERITA TERKAITDARI PENULIS