Tindak Lanjut MoU, Polres Sikka Antisipasi Penyelewengan Dana Desa

0
247
Foto: Kapolres Sikka I Made Kusma sedang memberikan pembekalan kepada Babinkantibmas, Kapolsek dan Kasat berkaitan dengan pengawasan pengelolaan dana desa di Aula Mapolres Sikka, Rabu (8/11)

NTTsatu.com – MAUMERE – Kapolres Sikka I Made Kusuma melakukan antisipasi terhadap penyelewengan dana desa. Salah satu yang dilakukan yakni dengan memberikan pembekalan kepada Babinkamtibmas, Kapolsek, dan para Kasat di Aula Polres Sikka terkait pengawasan penggunaan dana desa. Pembekalan ini sebagai tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Dia mengatakan selama ini pihaknya sudah sering melakukan koordinasi tentang pengawasan dana desa melalui teknologi informatika. Baru kali ini dia mengumpulkan semua Babinkamtibmas, Kapolsek dan Kasat dalam forum yang lebih luas. Seluruh tindakan ini sebagai upaya preventif agar pengelolaan dana desa benar-benar seusai regulasi.

Dalam momen itu, I Made Kusuma mengarahkan agar semua pihak memedomani PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dia juga berkesempatan membahas isi MoU serta bagaimana ruang lingkupnya.

Setidaknya ada enam ruang lingkup yang termuat dalam MoU, yaitu pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarat dalam pengelolaan dana desa, pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaal dana desa, penguatan pengawasan pengelolan dana desa, fasilitas bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa, fasilitas penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap dana desa, dan pertukaran data dan informasi tentang dana desa.

Dari ruang lingkup ini, katanya, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan pemerintah dan kepala desa agar pengelolaan dana desa bisa dilakukan sebaik mungkin sesuai regulasi yang ada. Dia sudah memerintahkan Babinkantibmas, Kapolsek, dan Kasat untuk turut terlibat langsung melakukan pengawasan pengelolaan dana desa sejak perencanaan hingga pelaksanaan.

“Jika terjadi kekeliruan, kami akan berikan masukan, Kalau ada yang salah ya diperbaiki. Kalau proses-proses seperti itu berjalan tetapi masih ada penyelewengan, yah nanti kita lihat secara administrasi atau pidana. Inspektorat atau polisi bisa melakukan tindakan hukum , tergantung pelanggarannya seperti apa,” jelas dia kepada media ini di Mapolres Sikka usai memberikan pembekalan, Rabu (8/11).

Sebagaimana diketahui Mendagri, Mendes PDTT, dan Kapolri membentuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan dana desa. Isinya adalah  ketentuan keterlibatan kepolisian dari Babinkamtibmas, Kapolsek, maupun Kapolres dalam pengawasan dana desa.

Pengawasan mendahulukan pencegahan dengan cara mendampingi penggunaan dana desa dan diikuti penindakan. (vic)

Komentar ANDA?