TPDI NTT Yakin Dira Tome Akan Kalahkan KPK

0
98
Foto: Meridian Dewanta Dado, SH, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT

KUPANG, NTTsatu.com – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Meridian Dewanta Dado menegaskan, dia sangat berkeyakinan sidang dugagatan praperadilan yang dilakukan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome terhadap Komisi pemberantasan Korupsi yang sedang digelar di pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan dimenangkannya.

Siaran peras yand dikirim TPDI NTT yang diterima redaksi NTTsatu.com  Rabu, 11 Mei 2016 malam menguraikan, sesuai dengan hasil pembicaraan via telpon dengan Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome tadi sore yang mengabarkan langsung soal isi Jawaban KPK-RI selaku Termohon Praperadilan dalam Sidang Praperadilan Atas Penetapan Tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya diakui oleh KPK-RI bahwa Penetapan Tersangka terhadap Marthen Dira Tome dalam Kasus Dugaan Tipikor Dana PLS Provinsi NTT adalah bersumber dari berkas penyidikan oleh Kejati NTT, atau dengan kata lain KPK-RI mengambil alih mentah-mentah hasil penyidikan dari Kejati NTT guna menetapkan Marthen Dira Tome sebagai Tersangka.

Seharusnya, KPK terlebih dahulu memeriksa secara menyeluruh saksi-saksi atau alat-alat bukti lainnya sebagai pemenuhan syarat minimum adanya  dua alat bukti yang cukup guna menetapkan seseorang sebagai Tersangka.

Jauh sebelum KPK-RI mengambil alih proses penyidikan Kasus Dana PLS Provinsi NTT ini maka sebetulnya Kejati NTT dalam penyidikannya sudah sampai pada tahap tidak menemukan adanya alat bukti yang cukup untuk menetapkan Marthen Dira Tome selaku Tersangka dikarenakan memang tidak ada satu buktipun tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang guna menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam proses pengelolaan Dana PLS oleh Kepala Bidang PLS Dinas PPO Provinsi NTT yang kala itu dijabat oleh Marthen Dira Tome.

Bahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI yang sebelumnya ada ditangan Kejati NTT dan kemudian beralih ke pihak KPK-RI adalah LHP BPK-RI yang sifatnya reguler atau Audit Tahunan yang sudah jauh-jauh hari ditindaklanjuti secara menyeluruh tanpa celah.

“Berdasarkan fakta-fakta Jawaban KPK-RI sebagaimana yang disampaikan oleh Marthen Dira Tome kepada kami tersebut maka kami dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT (TPDI-NTT) selaku pihak yang ikut turut serta memback-up perjuangan hukum dari Bupati Sabu Raijua itu amat sangat yakin bahwa pada saatnya nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memutuskan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Marthen Dira Tome dan menyatakan bahwa proses penyidikan serta Penetapan Tersangka terhadap Marthen Dira Tome oleh KPK-RI adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” tulisnya,

Lebih lanjut Dado menuliskan, “ Pada pokoknya kami mendukung kerja-kerja penyidik dari lembaga manapun untuk memberantas korupsi, namun manakala proses pemberantasan korupsi dilalui via proses penyidikan yang dipaksakan dan melukai nasib anak manusia maka Palu Godam Hakim harus menganulir proses yang penuh kriminalisasi,” tulisnya. (bp)

Komentar ANDA?