KUPANG. NTTsatu.com – Pada triwulan pertama tahun 2015, total uang cash atau tunai yang masuk di NTT mencapai Rp1, 4 triliun atau sebesar 3, 51 persen sedangkan uang non tunai sebesar 1, 93 persen. Pernyataan ini disampakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTT, Naek Tigor Sinaga ketika menjawabi permintaan Komite IV DPD RI di Kupang, Kamis (28/5).
Sinaga menjelaskan, uang tunai yang masuk di NTT pada triwulan pertama tersebut menunjukkan jumlah uang yang beredar di provinsi kepulauan ini cukup besar. Sedangkan uang non tunai yang masuk di NTT itu dalam bentuk investasi atau aspek terkait lainnya. Sehingga total aset yang dimiliki pihak ketiga di provinsi ini sangat baik.
“Provinsi NTT, banyak uang yang masuk tapi sedikit yang keluar daerah. Semestinya ini berdampak pada tingkat kesejahteraan,” kata Sinaga.
Terkait kredit, Sinaga menyatakan, walau pertumbuhan kredit menurun, tapi masalah kredit naik. Karena perkreditan selama ini lebih banyak untuk Usaha Menengah, Kecil dan Mkiro (UMKM), maka kredit untuk sektor tersebut mencapai 30 persen. Tingginya angka kredit UMKM ini disebabkan minimnya industri besar yang beroperasi di NTT. Padahal secara nasional, baru ditargetkan maksimal hingga tahun 2018 mendatang, penyaluran kredit harus bisa mencapai angka 20 persen.
Untuk inflasi pada triwulan pertama, Sinaga sampaikan, inflasi di NTT lebih rendah dibandingkan nasional. Dimana, NTT sebesar 5, 39 persen sedangkan nasional 6, 28 persen. Bila dibandingkan tahun 2014 pada periode yang sama, maka inflasi tahun lalu masih lebih tinggi yakni sebesar 5, 74 persen. Masih tingginya angka inflasi di NTT ini disebabkan antara lain oleh konsumsi dan belanja pemerintah daerah. Dimana realisasi anggaran pemerintah masih dalam tahap konsolidasi, sehingga ikut mengganggu daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Ia mengungkapkan, apabila dirunut dari berbagai sisi, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dari tahun ke tahun dari sisi penggunaan, andil perekonomian terbesar didorong oleh konsumsi rumah tangga. Selain itu, laju pertumbuhan jaring ekspor yang negatif juga menahan pertumbuhan ekonomi NTT.
Sedangkan dari sisi sektoral, andil perekonomian NTT didorong oleh sektor pertanian, administrasi pemerintah, serta perdagangan besar dan eceran. Diupayakan agar tahun 2015 bisa keluar dari tren perlambatan pertumbuhan global ini. Caranya, mendorong masuknya investasi ke NTT.
Wakil Ketua Komite IV DPD RI, H. Ajiep Padindang menyatakan, walau banyak uang yang masuk di NTT cukup besar termasuk dana dari pemerintah pusat, tapi terkesan Pemda di provinsi ini kurang siap menerima dana dimaksud. Salah satu buktinya adalah hampir semua Pemda di NTT belum membuat peraturan daerah (Perda) sebagai penjabaran atas alokasi dana desa dimaksud. Selain itu, dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), desa pun belum buat peraturan desa (Perdes).
“Sehingga kita mau gali, apakah pemda di NTT serius menerima dana pusat seperti dana desa,” ungkap Ajiep.
Anggota DPD RI asal NTT, Andre Garu menyatakan, kegagalan penyerapan anggaran di NTT yang mencapai 70 persen disebabkan oleh pemerintah pusat. Karena pempus tidak langsung membuat juknis tentang alokasi anggaran yang diberikan. Jika hal tersebut terus berlanjut untuk tahun- tahun ke depan, maka pemerintah daerah di NTT bisa membuat somasi ke pempus. Regulasi yang salah dibuat pemerintah, tidak boleh membuat rakyat rugi. (iki)
