UANG POLITIK atau POLITIK UANG

0
677

Oleh: Thomas Tokan Pureklolong

TOPIK di atas, dalam ilmu politik sebetulnya secara langsung berbicara tentang money politics dalam sebuah negara, entah itu berbicara soal politik dalam artian sebagai elit politik konteksnya pemilihan ( election ), atau politik dalam artian sebagai seorang negarawan dalam menjalankan kebijakan negara pada lazimnya.

Kedua topik itu sama-sama berkaitan langsung dengan uang tentang nilai manfaatnya di sebuah negara dalam waktu yang sama, dalam aktivitas sebagai seorang politisi atau pun sebagai seorang negarawan.

Money politics bisa dapat terjadi di setiap perilaku politik ( political behaviour ) baik itu terjadi secara langsung dalam pencitraan politik ( political amaging ) atau pun terjadi secara visioner dengan membangun sistem yang terus terkendali dalam setiap lini kepentingannya ( Thomas T. Pureklolon, Perilaku Politik, Yayasan Obor, 2020: 220 ).

Perilaku politik terus terbaca dalam praktik politik dengan uang sebagai varian utama dalam perjuangan politik, secara etis sebetulnya praktik politik seperti itu sangat “menjijikan,” namun tetap menjadi sebuah keniscayaan dalam perpolitikan di Indonesia atau pun bisa terjadi di mana saja.

Ada satu nilai penting yang diabaikan tentang hal itu yakni uang sebetulnya digunakan untuk kepentingan bersama ( baca: pembangunan Sunber Daya Manusia ) beralih fungsi menjadi kepentingan pribadi, kelompok atau perkumpulan politik lainnya. Utamanya adalah uang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam aspek yang positip dan lebih luas untuk negara kesejahteraan ( the walfare state ), menjadi absen dalam mencapai tujuan yang semestinya. Dari sini pula, nilai uang serentak berubah dari: “Segala sesuatu membutuhkan uang”, menjadi: “Uang bukan segala-galanya”.

Uang dalam pemaknaan ( meaning ) dan nilai ( value ) dalam pemahaman pertama tentang “Uang Politik, secara serta merta dapat berubah
menjadi sangat berbeda dan sangat berjarak tentang makna dan nilai uang sebagai “Politik Uang.”

Setiap warga negara yang beradab tentu memilih, “uang bukan segala galanya, walaupun segala sesuatu membutuhkan uang.”

Argumentasi utama yang mau dikemukakan di sini adalah uang bukan segala-galanya berarti yang hadir dan tetap otonom adalah manusia dengan segala nuraninya.

Betul bahwa manusia hadir sebagai yang otonom, tetap menjadi subyek utama dalam segala-galanya, dan bukan sebaliknya uang sebagai subyek utama dalam segala-galanya.
Sebagai afirmasi tentang manusia adalah otonom dalam membangun sebuah peradaban politik yang memadai di negeri ini, diharapkan bisa perlahan dibentuk menjadi baik dan benar dan bisa pada akhirnya, ia ( baca: elit politik ) dalam berbagai aktivitas sosial politiknya bisa bertindak secara etis walau tetap punya kepemilikam uang.

Argumentasi berikutnya yang segera menyusul adalah, bisa saja banyak sosok negarawan dan politisi kondang hadir dalam kancah politik di tengah warga netizens dengan sebutan: Sebagai politisi yang bermoral dan sebagai negarawan yang ber-etika.

Kedua varian utama dalam ilmu politik ini, ( politisi dan negarawan ) diharapkan selalu hadir dalam sosok seorang manusia yang jika terpanggil untuk melayani rakyat dengan nurani yang jernih dan pikiran yang cerdas demi kepentingan bersama menuju negara kesejahteraan ( the walfare state ).
Begitu. Praise the Lord. ****

======
Penulis adalah Dosen Universitas Pelita Harapan, dan Penulis buku Referensi Ilmu Politik.

Komentar ANDA?