KUPANG. NTTsatu.com – Sumber daya alam yang dimiliki oleh NTT sangat melimpah dan ini bisa menjadi suatu ancaman bagi keamanan NTT jika tidak dikelolah dengan baik.
“Sumber daya alam harus dikelolah dengan baik karena berpotensi mendatangkan ancaman dan juga dapat mempengaruhi stabilitas daerah yang pada gilirannya akan berdampak pada stabilitas nasional dan pertahanan negara,” kata Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.
Pernyataan itu disampaikannya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Pengembangan Kawasan & Wilayah Herman Naiulu, SH. M. Hum ketika membuka Seminar Nasional dengan Tema, ”Peran Pemda Dalam Mendukung Kebijaksanaan Pertahanan Negara Di Provinsi NTT Tahun 2015 di Kupang, Senin, 30 November 2015.
Gubernur mengatakan, Kondisi sosial politik daerah saat ini secara umum masih relatif aman dan terkendali. Meskipun demikian, kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan situasi dan kondisi yang mempengaruhi stabilitas daerah perlu terus ditingkatkan. Untuk itu diperlukan berbagai penyiapan secara dini baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan untuk membangun sabuk pengaman sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratic Timor Leste (RDTL) dan negara Australia.
Lebu raya menambahkan, saat ini di daerah mengandung kerawanan dan berpeluang menimbulkan konflik sosial/konflik komunal yang dipicu oleh adanya Isu SARA yang merupakan akibat dari adanya provokasi pihak-pihak tertentu yang berkembang menjadi konflik sosial.
Karena itu lanjut gubernur, dalam rangka mendukung kebijakan pertahanan negara, peran pemerintah daerah sangat penting dan strategis dalam membina, mengelolah, dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya nasional yang ada di daerah. Dengan demikian akan terwujud kekuatan dan kemampuan komponen pertahanan negara yang mampu mengantisipasi setiap bentuk ancaman yang berimplikasi terehadap komponen ketahanan nasional seperti IPOLEKSOSBUD-HANKAM.
Langkah yang telah dilakukan pemerintah Provinsi NTT dan akan terus berkelanjutan yakni sosialisasi radikalisme dan Terorisme, kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan, sosialisasi 4 konsensus Dasar Bangsa dan pemantauan terpadu penanganan konflik sosial
“Koordinasi harus ditingkatkan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka pemetaan dan identifikasi setiap pergerakan orang asing yang masuk ke indonesia dengan melaksanakan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat; Membangun dan memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat (tokoh agama,pemuda,masyarakat, LSM, pelajar, mahasiswa) baik melalui media cetak, elektronik, maupun secara tatap muka agar dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme secara dini,” katanya.
Kegiatan itu menghadirkan sejumlah narasumber selain Gubernur NTT, yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Pengembangan Kawasan & Wilayah Herman Naiulu, juga nara sumber dari Kementrian Pertahanan RI, Laksmana Pertama Rudi Bangkisna dan beberapa Akademisi. (ayu/bp)
