Wow! Izin Prinsip Bungalow “Liar” Tabrak Prosedur

0
237
Foto: Inilah salah satu sudut di lokasi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Maumere, Kabupaten Sikka (ist)

NTTsatu.com – MAUMERE  – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sikka telah mengeluarkan izin prinsip pembangunan bungalow “liar” di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Gunung Sari di Kecamatan Alok. Namun izin prinsip tersebut menabrak secara jelas prosedur dan mekanisme perizinan.

Kepala Dinas PMPTSP Simeon yang dihubungi di ruang kerjanya, Senin (18/9), menerangkan bahwa pihaknya menerima permohonan izin prinsip dari PT Aly Naga Samudra selaku pengembang usaha jasa wisata di lokasi kawasan konservasi TWAL Gunung Sari. Permohonan izin prinsip tersebut diterima pada tanggal 30 Agustus 2017, dan kemudian diterbitkan pada 12 September 2017.

Untuk usaha jasa wisata di lokasi konservasi, izin prinsip dari pemerintah wajib melampirkan rekomendasi dari sejumlah instansi terkait. Antara lain dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Provinsi NTT menyangkut kawasan konservasi dan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT menyangkut analisa dampak lingkungan.

Rekomendasi juga harus diberikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka menyangkut izin mendirikan bangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sikka menyangkut tata ruang dan design gambar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sikka menyangkut tanda daftar perusahaan, termasuk Dinas PMPTSP menyangkut SITU dan SIUPP.

Hasil penelusuran media ini ke sejumlah instansi terkait, yang sudah mengeluarkan rekomendasi adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PMPTSP, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Yang hampir pasti belum mengeluarkan rekomendasi yakni Balai Besar KSDA dan Ekosistem NTT serta Dinas LH NTT. Sementara dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan belum sempat dikonfirmasi.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Eva Tunggal menjelaskan rekomendasi sudah dikeluarkan sekitar Mei 2017. Sementara Kabid Kimtar Metsen memperkirakan rekomendasi dari bidangnya dikeluarkan pada Juli 2017. Keterangan dari dua kepala bidang ini, mengindikasikan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dikeluarkan jauh sebelum permohonan resmi izin prinsip dari PT Aly Naga Samudra.

Selain tidak ada rekomendasi dari beberapa instansi terkait, izin prinsip yang dikeluarkan pemerintah mengundang sejumlah kecurigaan. Pasalnya, proses terbitnya izin prinsip ini begitu cepat, hanya 12 hari saja. Surat permohonan diajukan pada tanggal 30 Agustus 2017, sementara izin prinsip diterbitkan pada 12 September 2017. Proses cepat ini, ditengarai tidak seperti biasanya.

Lebih dari itu, sebagaimana pernah diberitakan media ini, izin prinsip yang diterbitkan pemerintah ternyata tidak melalui survey lokasi. Simeon mengakui pihaknya tidak melakukan survey lokasi sebagai salah satu prasyarat mutlak dalam prosedural umum perizinan.

Dia beralasan karena intervensi dari seorang kepala dinas yang mendesak agar izin prinsip dikeluarkan tanpa perlu melakukan survey lokasi.

Terkait izin prinsip yang melanggar dan menabrak prosedur, Simeon  mengaku telah melakukan kesalahan. Pengakuan tersebut dia ungkapkan kepada media ini, disaksikan sejumlah staf dinas tersebut. Simeon sendiri belum punya langkah-langkah untuk mjenyikapi masalah izin prinsip bngalow “liar” ini.  (vic)

Komentar ANDA?