NTTsatu.com – WAIKABUBAK – Gubernur NTT, Frans Lebu Raya membuka Rapat koordinasi penguatan program pemberdayaan masyarakat dan desa se NTT, Kamis (15/03) di Aula Kantor Bupati Sumba Barat di Waikabubak.
Dalam rapat koordinasi tersebut hadir seluruh Kepala BPMD Kabupaten se NTT, juga turut hadir, Bupati dan wakil Bupati Sum barat, Kadis DPMD Provinsi NTT, Karo Humas NTT, kepala BNI Nusra, Kepala BPJS NTT, Kapolres dan Dandin Sumba Barat.
Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam sambutannya mengatakan, dia memiliki keyakinan jika seluruh masalah terjadi di desa, seperti pendidikan, kesehatan, listrik dan sekolah sehingga pembangunan harus dimulai dari desa karena masalahnya dari desa, dan saat ini desa mendapatkan perhatian serius dari pemerintah untuk pemberdayaan di desa.
“Pembangunan harusnya dimulai dari desa karena seluruh masalah ada di desa. Dan sekarang desa sudah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, karena pembangunan harus dimulai dari desa untuk Indonesia yang sejahtera,” tegasnya.
Gubernur mengakui jika masyarakat desa sulit mengelola dana yang diberikan untuk kesejahteraan namun pemerintah harus mencari solusi untuk masalah tersebut sehingga dihadirkan pendamping untuk memberikan pemahaman dan pendampingan yang baik kepada masyarakat desa sehingga masyarakat dengan mudah mengelola dana tersebut sehingga apapun program dari pemerintah berjalan dengan lancar.
“Kita hadirkan pendamping desa bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pamahaman agar pemberdayaan masyarakat dengan dana desa membawa dampat yang positif bagi kesejahteraannya, pendamping desa tidak perlu pintar yang paling penting adalah komitment untuk memberikan pemahaman,” tuturnya.
Menurut Gubernur, saat ini pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap desa, namun pemerintah juga harus bersama-sama membenahi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada didesa sesuai dengan kondisi desa sehingga seluruh program pemerintah benar-benar di mendapat respon yang baik dari mssyarakat. Jika itu diperhatikan dengan baik maka kesejahteraan masyarakat terjamin dan jika terjamin maka Indonesia pun sejahtera.
“Dengan adanya perhatian serius dari pemerintah ini kita harus mengambil kesempatan untuk memperdayakan masyarakat desa denganenyesuaikan kondisi yang terjadi di desa,” imbuhnya.
Gubernur juga menggambarkan dirinya menggagas program Anggur Merah yang sudah membuahkan hasil saat ini juga program ini di adopsi oleh beberapa gubernur untuk membangun kesejahteraan dari desa.
“Sejak pemerintahan pertama saya sebagai gubernur NTT, program Anggur Merah merupakan program yang saya gagas dan berhasil sehingga banyak gubernur yang mengadopsi program saya ini, dan inilah program yang sangat membantu mensejahterakan masyarakat NTT sehingga dengan adanya perhatian serius dari pemerintah pusat mendukung seluruh program Anggur Merah yang sudah ada di desa,” tuturnya.
Sementara, Kaban PMD Provinsi NTT, Florius Mekeng, mengatakan tahun 2017 Provinsi NTT mendapatkan dana desa mencapai Rp 2, 3 triliun untuk 2.996 desa di NTT dan tahun 2018 mendapatkan dana desa mencapai Rp 2,5 triliun lebih untuk 3.026 desa yang tersebar di NTT.
Menurutnya, tujuan dilakukannya rakor tersebut, berharap kepada kepala Badan memfasilitasi percapatan pencairan dana desa untuk tahap pertama, di tahun 2018 ada tiga tahap pencairan dana desa yakni tahap pertama 20 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 40 persen.
“Tahap pertama 20 persen artinya ada Rp 509 miliyar lebih yang parkir di NTT, oleh karena itu ada 10 kabupaten yang dana desanya sudah di transfer dari RKUN ke RKUD namun belum sampai ke rekening desa, kandalanya adalah keterlambatan APBD, laporan penggunaan dana desa tahun 2017 dan itu merupakan persyaratan dari realisasi dari rekening Daerah ke rekening desa,” tegasnya.
Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole, mengharapkan agar perberdayaan desa lebih besar dari pada pembangunan fisik sehingga fokus pemerintah untuk mengurangi angka kemeiskinan di NTT dapat terwujud. Serta untuk pendamping desa yang sudah dipercayakan untuk membantu mengarahkan masyarakat desa dalam penggunaan dana desa dapat berkomitmen secara baik dan benar sehingga kesejahteraan masyarakat dapat di jamin dengan baik.
“Saya berharap pendamping desa benar-benar berkomitmen untuk mengarahkan masyarakat desa dalam menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan,” harapnya.
Pihaknya juga menghimbau kepada aparat desa agar menggunakan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menyalahi aturan yang berlaku. (ambu)
