NTTsatu.com -JAKARTA – Menteri Dalam Megeri atau pejabat dilingkungan Kemendagri tidak pernah membuat larangan rapat-rapat aparatur dilaksanakan diΒ hotel-hotel
Dalam rilis yang diterima media mengakui, sebagian besar rapat kemendagri karena melibatkan banyak.peserta dan keterbatasan ruang rapat yang.besar maka sebagian.besar dilaksanakan di Hotel-Hotel baik di Jakarta dan sekitarnya maupun di daerah-daerah.
Termasuk kegiatan hari ini (Senin, 11/02/2019) Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum.di Hotel Bidakara Jakarta dan juga besok (hati ini, Selasa 12 Feb 2019) Rakor Kesbangpol di Hotel Clarion Jalan Pettarani Makasar Sulsel.
Jadi, dengan demikian informasi yang menyatakan bahwa Mendagri hendak atau ingin melakukan larangan rapat rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Dan pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri.
Secara kelembagaan, Kemendagri sangat dirugikan dengan informasi tersebut karena sangat menyesatkan dan tanpa konfirmasi.
Mendagri hanya memberikan arahan.kepada staf internal agar susun SOP khusus terkait pelayanan konsultasi evaluasi APBD sebagai respon atas kasus hotel Borobudur beberapa waktu.lalu.
Aparat pemda.yang datang ke Jakarta yamg mau konsultasi ke kemendagri silahkan.menginap.di hotel, tetapi pelayanan konsultasi khususnya konsultasi evaluasi APBD agar tetap.dilaksanakan di kantor.
Memperhatikan soal evaluasi APBDΒ adalah hal sensitif dan dalam pengawasan KPK RI. Arahan untuk susun SOP semata-mata.untuk mencegah staf Kemendagri terhindar dari hal-hal yang dapat bermasalah hukum. Jadi sama.sekali tidak ada larangan rapat2 di Hotel.
“Demikian kami luruskan, mohon berita terkait disempurnakan dan klarifikasi ini dimuat agar masyarakat mendapat informasi.utuh dan lengkap,” demikian akhir rilis yang dikirim Kapuspen Kemendagri
Bahtiar Baharuddin. (*/bp)
======
Foto: Mendagri Tjahyo Kumolo
