NTTSATU.COM — KUPANG — Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Provinsi NTT segera selesaikan tiga laporan masyarakat tentang pengawasan dan pemeriksaan pada masalah ketenagakerjaan.
“Tema ketenagakerjaan menjadi atensi khusus karena laporan dengan substansi ketenagakerjaan termasuk enam besar substansi yang paling sering dilaporkan masyarakat NTT,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton di Kupang, Selasa 19 Desember 2023.
Darius menerangkan laporan masyarakat yang harus diselesaikan oleh Diskopnakertrans NTT berkaitan dengan dugaan maladministrasi yakni tidak memberikan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan dan pelayanan pemeriksaan ketenagakerjaan.
Menurutnya, dugaan tidak memberikan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan itu berkaitan dengan penanganan pemenuhan hak normatif pelapor berupa upah lembur dan hak normatif lain. “Tema ketenagakerjaan itu memang menjadi atensi khusus dari masyarakat NTT saat ini,” tegasnya.
Hal ini tercermin dari banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman NTT periode Januari hingga Oktober 2023, yakni 36 akses masyarakat dengan permasalahan ketenagakerjaan yang beragam berupa pemenuhan hak-hak pekerja, pengawasan ketenagakerjaan, dan pengaduan penyelesaian hubungan industrial.
Oleh karena itu, Darius menyebutkan rekomendasi Ombudsman NTT ini telah ditegaskan dalam rapat koordinasi bersama dinas tersebut beberapa waktu lalu.
