“Pilgub NTT, Bacagub Gagal Tunjukkan Visi Perlindungan Lingkungan Hidup

0
617
Foto: WAHLI NTT yang selalu memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup

Wahli NTT soroti masalah Tragedi Sumba Barat dan  Reklamasi Pantai Balauring, Lembata

NTTsatu.com – KUPANG – Hari ini, tanggal 5 Juni, dunia kembali merayakan hari lingkungan hidup. Kemarin tanggal 04 Juni 2018 Rakyat di Desa Patiala Bawa di Sumba Barat menggelar peringatan 40 hari kematian Petani Pejuang, Poro Duka. Di Kupang, WALHI bersama Aliansi untuk Marosi juga melakukan hal yang sama.  Aksi peringatan dengan melakukan penyalaan lilin, refleksi hingga mimbar rakyat.

Dalam rilis WALHI NTT yang dikirim  Direktur Eksekutif,

Umbu Wulang mengutaikan,publik NTT belum lupa bahwa untuk pertama kalinya di Sumba dalam sejarah telah terjadi penembakan oleh polisi kepada petani yang menolak pengukuran lahan secara sepihak oleh Perusahan Sutera Marosi Kharisma di Pesisir Pantai Marosi. Peristiwa ini adalah salahsatu kasus dari banyak kasus di NTT yang terkait dengan upaya privatisasi pesisisr dan penjarahan wilayah kelola rakyat di NTT.

Kasus lain juga terjadi di Lembata. Ketika Bupati memaksakan untuk melakukan proyek rekalamasi di Pesisir Balauring tanpa permisi pada rakyat setempat, tanpa ijin lingkungan.

Dua kasus terbaru ini menambah deret panjang penjarahan pesisir dan wilayah kelola rakyat di NTT. mulai dengan atas nama pariwisata, perkebunan monokultur hingga pertambangan. Semuanya menempatkan rakyat sebagai korban dan menghilangkan hak tolak mereka. Apapun yang dibangun atau disetujui pemerintah harus dijalankan. Kalau tidak, aparat kemanan digunakan untuk melakukan  pengamanan.

Terlepas banyak warga yang pasrah tapi banyak juga yang tidak tinggal diam. Mereka tidak mau kehilangan ruang produksinya apalagi hanya diiming imingi menjadi tenaga kerja atau uang ganti rugi.

Kasus kematian Poro Duka dan Kasus Reklamasi di Lemabata terjadi saat hiruk pikuk politik pemilihan Gubernur NTT 2018-2023 tengah berlangsung. Dalam arena debat dan kampanye kandidat tidak satupun calon yang mengemukan visinya perlindungan wilayah kelola rakyat dan lingkungan hidup.

Para kandidat lebih sibuk memberikan mimpi mimpi kesejahteraan. Mirisnya, mimpi kesejahteraan tersebut dalam lingkup pertanian, peternakan yang notabene kedua bidang tersebut hanya bisa berkembang bila ada wilayah kelola rakyat yang baik dan daya dukung lingkungan yang memadai.

Para kandidat menempatkan komoditi komoditi pembangunan tersebut seolah tidak berinteraksi dengan lingkungan hidup. Bagaimana mau memajukan peternakan, kalau wialayah penggembalaan ternak terus menyusut karena diberikan kepada investor. Bagaimana mau memajukan pertanian, kalau produksi air di hulu terganggu karena marak perambahan hutan atas nama pembangunan. Bagaimana mau memulihkan daya dukung lingkungan yang rusak di NTT kalau politik anggara untuk lingkungan hidup hanya 0,025 persen dari toal PAD NTT.

Dalam rangka hari lingkungan ini, WALHI menyampaikan pernyataan sikap, bahwa PILGUB NTT masih jauh dari harapan dalam mempertunjukkan komitmen para Cagub untuk melindungi keselamatan daya dukung alam dan rakyatnya.

Para Cagub tidak ada satu pun yang menawarkan visi dan program program kepada masyarakat yang menjamin masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan progaram perlindungan wilayah kelola rakyat. Padahal bencana ekologis terus meningkat 15 sampai 20 % setiap tahunnya dan juga angka kasus konflik rakyat yang mempertahankan lahan kelolanya dengan perusahan/pemerintah terus meningkat.

PILGUN NTT lebih banyak Obral janji soal isu isu populis saja seperti kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan pendidikan

Karena itu, Wahli NTT Mengajak rakyat pemilih di NTT untuk mempertanyakan Visi tersebut kepada para Cagub dalam arena kampanye maupun debat

 

Seruan Kepada Pemerintah NTT

Meminta pemerintah provinsi untuk menghentikan aktivitas privatisasi pesisir pantai yang kian marak saat ini di NTT dan stop mengeluarkan ijin yang telah mendapat penolakan dari rakyat pemilik lahan. Hentikan Reklamasi di Bauring, Lembata dan biarkan menjadi wilayah kelola nelayan dan tempat rekreasi rakyat

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi secara signifikan pencemaran pulau dan laut di NTT. (bp)

Komentar ANDA?