Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah menyetujui program tersebut.
“Di tahun 2022 ini, alokasi program PEN yang akan kami dorong yaitu Rp 414,1 triliun. Program baru itu akan dibiayai melalui strategi front loading pada awal tahun,” ujar Airlangga dalam acara Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022 di Jakarta, Kamis (30/12/2021).
Untuk keempat program baru dalam PEN 2022 tersebut yakni subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar tiga persen pada Januari-Juni 2022.
Lalu, perluasan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) serta percepatan penyalurannya.
Kemudian, akan terdapat pula insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk perumahan dan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM) DTP untuk otomotif.
Sebelumnya, keempat program tersebut belum disertakan dalam alokasi anggaran PEN 2022, yang terdiri dari tiga pos yakni bidang kesehatan Rp 117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141,4 triliun.
“Perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama enam bulan tersebut memerlukan anggaran senilai Rp 5,64 triliun dan akan meningkatkan plafon KUR dari Rp 285 triliun pada 2021 menjadi Rp 378 triliun di 2022,” bebernya.
Airlangga juga menjelaskan akan ada perluasan target sasaran menjadi 1 juta PKL-W ditambah 1,76 juta penduduk miskin ekstrem (PME) untuk program BTPKLW sebesar 1,2 juta orang per penerima bantuan.
Totalnya, sebanyak 2,76 juta orang yang akan menerima pada 2022 dan diperlukan anggaran Rp 3,31 triliun.
“Teknisnya nanti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan, namun program ini akan kami dorong untuk di triwulan pertama seiring dengan adanya Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di bulan April nanti,” ungkap dia.
Sedangkan, pada kebijakan insentif PPN DTP untuk perumahan akan diperpanjang dari Januari-Juni 2022.
Namun, besarannya dikurangi 50 persen dari sebelumnya, sehingga rumah dengan nilai di bawah Rp 2 miliar PPN DTP diberikan sebesar 50 persen dan 25 persen untuk rumah senilai Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar.
Selain itu, terkait PPnBM kendaraan sesuai surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Keuangan, diusulkan PPnBM nol persen untuk mobil dengan harga di bawah Rp 250 juta.(ant/ bp)
