Oleh: Robert Bala
Baru-baru ini, seorang akademisi yang memosting di status FBnya sebagai berikut: mestinya terbiasa mengungkapkan pikiran lebih cermat agar bisa mengedukasi masyarakat, tetapi ia memilih melansirkan status seperti kebanyakan orang. Inti status itu kira-kira sebagai berikut “Bupati dan wakil bupati periode ke depannya jangan dipilih dari orang yang pendendam”.
Hal ini memunculkan pertanyaan yang menjadi latar belakang tulisan ini: Begitu besarkah suasana balas dendam dalam dinamika politik Lembata? Apa yang akan diperoleh bila aura balas dendam itu terus mewarnai media sosial?
Pertanyaan ini tentu tidak mudah dijawab. Namun dua hal berikut bisa menjadi jejak yang (semoga saja) bisa menuntun kita kepada jawaban.
Pertama, saya baru selesai diminta membuat epilog buku: Sebiji dari Tenggara. Saya mendalami buku ini bukan karena penulisnya adalah orang penting dalam penerbangan. Ia bahkan pernah 5 tahun jadi Ketua Asosiasi Pilot Garuda. Yang saya lebih kagumi adalah sang ayah yang biografinya ingin ditulis: Bon Setitit.
Yang mencengangkan, Bon di usia 12 tahun dia merantau dan kembali ke Kei, Maluku, di usia 26 tahun, sebagai orang berpendidikan. Ia menyelesaikan pendidikan di Australiasebagai orang yang baru seelesai mendalami ilmu otonomi daerah di Australia. Dari biografi sang ayah diketahui bahwa ia terkesima mendalami otonommi daerah sejak zaman belanda. Berulang ia ikuti proses pendidikan hingga tingkat doctoral demi merefleksikan realitas sosial di tempat dia bertugas (Merauke, Soe, Saumlaki) dalam topik yang disebut sebagai indologi.
Hal menarik, setelah merefleksikan semuanya dalam diam, ia mau diorbitkan jadi pemimpin di Maluku. Ia menolak. Baginya, bukan itu tujuan berjuang. Ia menyiapkan jalan karena sadar, melalui otonomi, potensi daerah lebih dioptimalkan, asalkan dilakukan oleh pemimpin yang tepat.
Penekanan tentang ketepatan pemimpin ini seakan bersahutan dengan buku lain yang sedang saya dalami: Politica de Venganza (politik balas dendam). Paul Preston dalam buku ini menganalisis tentang fasisme dan militarisme di Spanyol abad 20. Secara jelas ia mengkritisi model pemahaman sejarah yang timpang. Banyak sejarawan lebih memberi perhatian pada kelompok kanan ketimbang memberikan penilaian seimbang tentang kelompok kiri. Di sana aura kritis itu tidak diberi ruang dan yang terjadi hanya pemaksaan kekuasaan dengan kekuatan militer.
Menutup Jalan
Tidak pada tempatnya mengatakan bahwa suasana fasisme dan militerisme itu masih ada di Lembata. Semua orang sudah bebas berekspresi. Lihat saja media sosial dipenuhi ‘kebebasan berbicara’. Setiap orang bisa mengungkapkan pikirannya, tak terkecuali bebas mengungkapkan status yang kerap membingungkan.
Tetapi hal itu bisa dianggap ‘wajar-wajar saja’. Bila masyarakat ‘otak terbatas’ mengungkapkan hal itu masih bisa dimengerti. Yang jadi pertanyaan, kadang masyarakat yang dinilai berpendidikan terbatas malah lebih cerdas dan bijaksana. Mereka menghadirkan ironi bagi yang berpendidiikan. Jelasnya, seharusnya semakin tinggi pendidikan dan posisi, orang lebih berkualitas dalam cara berpikir. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu.
Memang, apa yang dikritik atau ditulisnya sebagai status, bisa saja benar. Tetapi besar kemungkinan juga bisa salah). Namun, dengan kepintaran yang ada padanya hendaknya digunakan secara cermat untuk mengedukasi masyarakat. Terlepas apakah yang dkiritik itu benar atau salah, tetapi ia telah menunjukkan sebuah model argumentasi.
Kalau kita kritis, suasana curiga seperti inilah yang sangat kuat. Seseorang di sebuah group WA mengungkapkan hal yang kelihatan berlebihan tetapi bisa ada benarnya: “Di Lembata, hingga kentut saja dianggap bernuansa politik”. Sebuah kesimpulan yang terlalu jauh tetapi ia bisa menggambarkan betapa ruang keterbukaan itu disalahgunakan bukan oleh masyarakat tetapi oleh orang yang dianggap paham politik. Mereka sepertinya ‘menutup’ jalan untuk mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat tetapi malah menutupnya dengan positingan tidak mendidik.
Buka Jalan
Bagaimana ke depannya agar Lembata menjadi lebih baik? Ini pertanyaan yang mestinya digali bersama. Pertama, menjadikan parpol sebagai media rekrtumen calon pemimpin. Harus diakui peran parpol masih sangat penting untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan. Yang jadi pertanyaan, seperti dikritik Bon Setitit: apakah para politisi dalam parpol harus menjadi pemimpinnya?
Kalau kita toleh ke pilkada tahun 2011, tentu kita semua (harap saja) kaget. Saat itu baik usulan dari parpol maupun independen, tersajikan 11 paslon yang mau jadi Bupati dan Wakil Bupati Lembata. Dengan jelas terlihat, semua orang yang duduk di parpol, ketika memungkinkan untuk memenuhi syarat minimal, mereka akan mengajukan diri.
Lalu, apa manfaatnya mengkritik seadanya kalau yang dijanjikan belum terlalu baik? Dari pengalaman Bon Setitit, kita ingin bertanya: apakah di Lembata ada politisi parpol yang menolak dari calon bupati dan wakil bupati? Kalau melihat kondisi terakhir, maka hal itu masih jauh. Malah medsos semakin menghadirkan kekonyolan berpolitik dan kekerdilan berpikir para politisi kita.
Hal utama yang perlu diperhatikan di masa seperti ini adalah menghadirkan politik kebijaksanaan. Kebijaksanaan hadir dari pemikiran untuk melihat secara proporsional. Apa yang buruk bisa dikritik tetapi yang baik pun tidak boleh dilupakan. Tujuannya agar pemimpin ke depannya tidak saja memperbaiki kesalahan (hal mana penting) tetapi juga melanjutkan hal-hal baik yang sudah dilakukan.
Yang terjadi selama ini, kaum berpendidikan yang harusnya memainkan peran ini lebih condong menghadirkan keburukan dan kejelekan. Secara berjemaah, berkumpul dalam group media sosial, secara berjemahan mengamini keburukan orang lain sambil menilai setiap kritik terhadap mereka sebagai penjilat. Memang kita butuh penyeimbang dan kritik tetapi kritik yang disampaikan secara vulgar tanpa menampilkan kebaikan sedikit pun, justru akan lebih merusak.
Politik kebijaksanaan pada sisi lain sangat ditentukan oleh media yang digunakan. Kualitas diri seseorang (politisi) diukur sejauh mana ia menggunakan media untuk menyampaikan kritik secara cerdas dengan rangkaian argumentasi yang terukur. Para politisi atau praktisi misalnya harus terbiasa menggunakan media formal hal mana menentukan kualitas diri dan tidak ikut bermain di media sosial dengan sekadar mengungkapkan status sosial atau menanggapi status sosial orang lain.
Alur pemikiran ini sebenarnya mengerucut pada kesimpulan bahwa politik balas dendam hal mana mengisi banyak ruang media sosial tidak produktif. Tetapi menyadarkan masyarakat sederhana untuk berlaku bijak, tentu butuh waktu. Yang masih lebih baik adalah memulai dari kaum bijak, berpendidikan, politisi, termasuk kaum berjubah untuk berlaku arif dan bijaksana. Dari mereka diharapkan lahir model berpolitik yang bijaksana dengan uraian pemikiran yang bisa membelajarkan orang lain.
Pembelajaran itu akan dimulai dari mengangkat hal-hal kecil yang baik yang sudah baik, lalu menjaga kebaikan itu. Kalau jujur, selama 22 tahun otonomi, banyak serpihan kebaikan yang sudah terkumpul, dan kini harus kita angkat besama demi menjadikan ruang sosial kita lebih optimstik. Semoga.
========
*) Penulis adalah: Pemerhati masalah Sosial. Diploma Resolusi Konflik Asia Pasifik, universitas Complutense de Madrid Spanyol.