KUPANG. NTTsatu.com – Pemerintah Pusat memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan daerah perbatasan di NTT. Tahun ini pemerintah pusat merestui pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian dan Peternakan di wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.
“Pekan lalu kami bertemu Direktur SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mustakirim di Jakarta dan Direktur langsung menyetujui pembangunan dan pengoperasian SMK di Kabupaten Belu tepatnya di Raimanu mulai tahun ajaran baru ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk.
Ditemui di ruang kerjanya, Senin, 22 Juni 2015, Manuk mengatakan, dia bersama Penjabat Bupati Belu, Willem Foni dan beberapa anggota DPRD serta pejabat Pemkab Belu menemui Mustakirim, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta. Ternyata mereka sudah siapkan dana sehingga langsung disetujui.
“Pembangunan SMK Pertanian dan Peternakan itu didanai dengan dana APBN. Dananya sudah siap karena itu Pak Mustakirim meminta supaya sekolah itu langsung dibuka dengan menggunakan gedung sekolah terdekat. Dan Pemkab Belu langsung menyatakan kesanggupannya,” kata Manuk.
Manuk juga mengakui dia juga sudah melakukan pemantauan di lokasi Raimanu itu, dan dan sangat memungkinkan karena sudah ada tiga Sekolah Menengah Pertama yang menjadi pendukung hadirnya SMK Pertanian dan Peternakan di Raimanu tersebut.
Dia juga mmengakui, dalam pekan ini tim dari Kementerian akan turun ke lokasi dan melakukan survey. “Pak Menteri memang menaruh perhatikan besar untuk pembangunan SMK tersebut. Melalui Direktur SMK pak Menteri minta supaya sekolah itu langsung beroperasi tahun ini. Jadi setelah tim pusat melakukan survey akan dilanjutkan dengan penadatanganan MoU kemudian segera diangkat Kepala Sekolah dan pembentukan Komite,” tegas Manuk.
Penjabat Bupati Belu, Willem Foni yang dihubungi melalui telepon dari Kupang ke Atambua, Senin 22 Juni 2015 mengakui, kalau Pemkab Belum sudah sangat siap mengperasikan sekolah itu pada tahun ajaran ini.
“Lahan seluas 6 hektar sudah siap. Kita akan segera mengangkat Kepala Sekolah, pembentukan Komite. Karena dana APBN untuk pembangunn sekolah ini adalah APBN Bansos dan harus dikelolah oleh Komite. Ketika tim pusat dating untuk survey kita akan tunjukkan keseriusan kita itu,” kata Foni. (iki)