NTTsatu.com – JAKARTA – Presiden Joko Widodo bersikap tegas menanggapi soal permintaan konsultasi rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket KPK. Menurut Presiden, seluruh aktivitas Pansus bukan kewewenangnya sebagai eksekutif.
“Kita tahu itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayah DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya DPR. Ya sudah,” ujar Jokowi seusai menghadiri Indonesia Business and Development Expo 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (20/9).
Pansus Hak Angket KPK berkeinginan menemui Presiden Jokowi untuk membahas rekomendasi mereka sebelum dibawa ke parpurna DPR.
Presiden Jokowi menegaskan, semua harus tahu domain dan wewenang masing-masing. Jika hal tersebut merupakan kewenangan legislatif, Jokowi menegaskan dirinya tak perlu terlibat.
“Itu domainnya ada di DPR, sudah itu saja,” ucapnya dengan nada tegas seperti dirilis Media Indonesia.
Dalam sejumlah kesempatan, Presiden berulang kali menegaskan tidak akan membiarkan pelemahan KPK dalam bentuk apa pun. (MI/bp)
