Anggota DPRD NTT Sangat Kecewa Dengan Bantuan 1 Butir Telur dan Sebungkus Mie

0
2465
NTTsatu.com — KUPANG —  Anggota DPRD NTT, Maria Nuban Saku, geram mengetahui pelayanan terhadap 164 KK korban bencana Seroja di desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, oleh pemerintah Kabupaten Kupang yang terkesan melecehkan para korban bencana.

 

Betapa tidak, bantuan yang disalurkan pada Jumat 16 April lalu, kepada setiap Kepala Keluarga (KK) korban bencana Seroja di wilayah tersebut berupa 1 kilo gram beras, satu butir telur ayam dan satu bungkus mie instan.

“Saya sangat kecewa dengan bantuan yang diberikan. Sebaiknya tidak usah dan bantu lewat doa saja. Karena bantuan yang diberikan sama sekali tidak menjawab kebutuhan masyakat,” ujar Maria Saku, Senin (19/4/2021).

Menurut Maria, jika yang dibagikan adalah bantuan dari pemerintah Kabupaten Kupang, maka sangat jelas Pemkab tidak memiliki data masyarakat yang akurat, dan sangat disayangkan kinerja Pemerintah Kabupaten Kupang

“Sebagai anggota DPRD, saya sangat prihatin. Artinya petugas tidak turun untuk mendata masyarakat. Ini yang kita takutkan, data tidak akurat dilaporkan ke Pemerintah Provinsi maupun ke pusat. Padahal bantuan sangat banyak,” jelasnya

Dia berharap, muda-mudahan masyarakat Desa Merbaun, Amarasi Barat, yang belum masuk dalam data, dapat didata kembali oleh petugas untuk menerima bantuan sesuai porsi yang ada.

“Tetapi kalau memang belum terdata juga sangat disayangkan. Karena pascabencana sampai sekarang belum juga di data, maka itu merupakan kelalaian pemerintah. Sehingga masyarakat bisa menerima bantuan seperti itu,” terangnya.

Dengan begitu, Maria berharap kepada setiap posko dan pemerintah provinsi maupun kabupaten, untuk kembali melihat dan memperhatikan kesalahan yang telah dilakukan, untuk segera diperbaiki.

“Karena yang terpenting itu, penyaluran bantuan sampai ke lokasi, dan dibagikan tepat pada sasaran. Yaitu bagi masyarakat terdampak bencana,” harapnya.

Seharusnya, kata dia, penyaluran bantuan kepada masyarakat harus melibatkan juga pihak DPRD. Karena anggota DPRD memiliki daerah pemilihan, sehingga dapat mengetahui persis jumlah penduduk dan lokasi Desa.

“Karena contohnya sekarang, Pemerintah Provinsi NTT tidak tahu dimana lokasi persis Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat. Ini berarti mereka tidak mempunyai data yang akurat,” tandasnya. (*/gan)

Komentar ANDA?