NTTsatu.com – KUPANG – Program Keluarga Berencana (KB) pada hakikatnya merupakan suatu upaya perencanaan, demi kesejahteraan keluarga. Karena itu, BKKBN tidak bisa bekerja sendirian untuk mencapai tujuan tersebut.
“BKKBN tidak bisa kerja sendiri. Sangat diibutuhkan komitmen bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik itu dengan lembaga pemerintah, lembaga agama maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),” kata Wakil gubernur NTT, Benny Litelnony dalam sambutannya pada acara Pertemuan Sinkronisasi Perencanaan dan Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Kemitraan Dalam Pelaksanaan Program Kependudukan dan KB Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama Tokoh Lintas Agama Tingkat Provinsi NTT di Hotel Neo Aston Kupang, Kamis, (23/3).
Wagub Litelnoni mengharapkan agar, BKKBN lewat penyuluh-penyuluhnya dan tenaga-tenaga lapangan lainnya untuk membangun komunikasi dengan aparatur desa dalam hal pemanfaatan Dana Desa.
“Mulai tahun 2017 ini, alokasi Dana Desa ditujukan untuk infrastruktur (60%) dan pemberdayaan masyarakat (40%). Saat menemani Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi di Alor pada 20 hingga 21 Maret lalu, kami menemukan adanya beberapapa desa yang memanfaatkan dana desa untuk memberikan honor kepada tenaga kesehatan dan pendidikan, demi pelayanan kesehatan dan pendidikan di desa tersebut. Hal ini merupakan suatu terobosan menarik yang bisa juga dimanfaatkan oleh para petugas dan penyuluh KB,” pungkas Wakil Gubernur.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN RI, H. Nofrijal mengungkapkan bahwa BKKBN terus berupaya memperkuat kelembagaan, untuk meningkatkan pelaksanaan program KKBPK.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTT yang dalam kerjasamanya dengan Lembaga Keagamaan dan LSM telah menjadi inspirator nasional, dalam pelaksanaan KKBPK beberapa tahun terakhir ini. Kita terus mengutamakan pendekatan budaya dan agama demi keberhasilan programa ini,” jelas Nofrijal.
Kepala Kantor BKKBN Provinsi NTT, Kresaputra menjelaskan tujuan dari kegiatan tersebut adalah
untuk meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah, pemerintah daerah dan mitra kerja dalam pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK, guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia di NTT.
Dalam kesempatan tersebut juga ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT bersama Kepala BKKBN Provinsi NTT, terkait keterlibatan para kelompok tani dan ternak dalam program KB. (humas setda ntt)
