Kunjungan BPH Migas ini dalam rangka melihat pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Flores Timur yang kerap kali mengalami kelangkaan.
Rombongan BPH Migas yang ke Flotim dipimpin Komite BPH Migas, Abdul Halim, didampingi 11 orang anggota tim terdiri dari Koordinator Pengawasan BBM, Sub Koordinator Pengawas BBM, Bagian Hukum dan Staf Pengawasan BBM.
Kunjungan ini sebagai jawaban pemerintah pusat karena sebelumnya Pemda Flotim dan Pemda Lembata menyambangi Kementerian terkait menyangkut kelangkaan BBM di Flotim dan Lembata.
Dan, kunjungan tim BPH Migas ke Flotim dan Lembata kali ini terjadi berkat koordinasi dengan anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng.
Sebelum ke Flotim, rombongan BHP Migas juga menyambangi Kabupaten Lembata.
Di Larantuka, rombongan diterima Penjabat Bupati Flotim, Doris Rihi, Penjabat Sekda Flotim, Petrus Pedo Maran, dan tim Melchias Mekeng di Larantuka, yakni Bernard Keda.
Di Flotim, tim BPH Migas menyambangi beberapa SPBU, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Larantuka dan Shabandar Larantuka.
Tim Melchias Mekeng di Larantuka, Bernard Keda yang dipercayakan mendampingi rombongan BPH Migas menyatakan apresiasi yang tinggi atas kunjungan BHP Migas ke Flotim.
Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Flotim ini berharap dengan kunjungan ini persoalan kelangkaan BBM di Flotim, juga di Lembata, bisa segera terurai.
“Sepertinya ada banyak hal yang ditemukan dalam manajemen pengelolaan SPBU dan distribusi BBM ke masyarakat. Semoga dengan kunjungan ini ke depannya menjadi lebih baik pelayanan BBM kepada masyarakat. Apalagi pengawasannya adalah kewenangan langsung dari Komite BPH Migas di Jakarta dan tidak ada unit pengawasan di daerah,” jelas Bernard Keda.
Bernard juga mengatakan, kunjungan BPH Migas ini tidak lain merupakan wujud kehadiran dan perjuangan anggota DPR RI mewakili Flores dari Partai Golkar.
“Golkar selalu bersama pemerintah mengurai berbagai permasalahan masyarakat,” tandasnya.
Bernard berharap apa yang dilihat dan ditemukan oleh tim BPH Migas menjadi bahan masukan dalam rangka pendampingan dan pembinaan oleh komite agar suplai dan pelayanan BBM ke masyarakat tidak tersendat. (KN/nttsatu)