Bukan tanpa sebab, kekesalan wakil wali kota dipicu pencairan dana PPKM Mikro yang dinilai sangat lambat. “Totalnya antara Rp7-10 miliar. Uangnya ada tapi prosedur pencairannya saya tidak tahu,” kesalnya.
Padahal dana tersebut antara lain akan diberikan kepada satgas covid-19 di setiap kelurahan untuk penanganan dan pencegahan covid-19.
“Saya arahkan kepada semua pejabat di kota ini termasuk wali kota dan saya harus punya sense of crisis. Krisis itu artinya mau mati, kalau kita tunda, banyak orang mati,” ujarnya.
Dia juga minta obat-obatan dan vitamin yang ada segera dibagikan kepada penderita covid-19.
Menurutnya, salah satu hambatan di kelurahan ialah prosedur melapor kasus covid-19 yang agak panjang. “Kalau kita positif, melapor ke dinas kesehatan baru kita tahu dan mulai dilakukan penanganan. Kalau hari ini positif dan tiga hari baru dapat informasi, empat hari baru tracing itu namanya omong kosong,” ujarnya.
Untuk itu, Hermanus mengaku sudah memerintahkan dinas kesehatan segera memperpendek rantai penyebaran covid-19 agar warga yang positif segera mendapat penanganan. (*/gan)
