Alasanya dalam surat tersebut disebutkan pada saat yang bersamaan terdapat pertemuan dengan BPK RI. Dan terkait permasalahan Modal Inti Minimum ( MIM ), telah dijelaskan pada Rapat Dengar Pendapat tanggal 10 Januari 2023 dan sementara masih dalam proses untuk ditindaklanjuti.
Jonas menilai surat Bank NTT yang ditandatangani Komisaris utama sudah melampaui kewenangannya, karena yang dipanggil adalah Direktur Bank NTT, tapi anehnya yang balas suratnya adalah Komisaris Utama.
“Tidak begini, kita kan undang Direktur utama. Komisaris utama sudah melampui kewenangannya. Kita tidak undang komisaris utama. Anehnya lagi tembusannya ke Direktur utama,” kata Jonas.
Sebenarnya RDP kali ini, kata Jonas, guna mencari solusi atas masalah-masalah dan informasi yang beredae di masyarakat. Seperti temuan Indonesia Investigasi Korupsi (IIK).
“Tujuan kita agar Bank ini lebih dipercaya lagi oleh masyarakat, bukan kita mencari-cari kesalahan ,” katanya.
Namun kenyataannya Bank NTT tak hadir, artinya isu-isu yang disampaikan masyarakat terkait kondisi Bank NTT, terutama oleh IKK, benar adanya.
Jonas juga mempertanyakan wartawan yang dipekerjakan sebagai Humas Bank NTT. Padahal, Bank NTT telah miliki humas sendiri.
“Kenapa angkat wartawan lagi jadi humas. Ini pemborosan. Baru dijaman Alex Riwu Kaho ini, ada humas diatas humas. Ada wartawan yang koordinìr wartawan lagi, bukan humasnya,” tegasnya.
Karena itu, dia menilai terjadi pemborosan yang terlalu banyak di Bank NTT bukan ingin lebih baik lagi. Sehingga dipanggil untuk membuat bank ini lebih baik lagi, tapi mereka sering menghindar.
“Kalau mereka tidak mau datang rapat, biar kita yang ke Bank NTT untuk rapat disana,” singgungnya.
Komisi III DPRD agendakan rapat bersama Bank NTT, Badan Keuangan dan PT Flobamor. Namun dari tiga lembaga itu, hanya Badan Keuangan yang hadir. Sedangkan PT Flobamor tanpa pemberitahuan. (*/nttsatu)