NTTsatu.com –JAKARTA — Komisi 1 DPR-RI yang membidangi antara lain, Pertahanan Keamanan, Intelijen, IT dan Komunikasi, pada Rabu, 12/12 2018 melakukan Kunjungan Kerja ke Kodam IX/Udayana di Denpasar Bali. Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk meninjau kesiapan TNI dalam mengamankan wilayah dan sekaligus untuk mengetahui dari dekat Perkembangan Pembangunan Korem di Lingkungan Kodam IX/Udayana.
Delegasi Kunker Komisi 1 dipimpin oleh Mayjend (purn) Supiadin dari Fraksi Nasdem dengan anggota delegasi antara lain Andreas Hugo Pareira, Efendi Simbolon, Nico Siahaan (PDI Perjuangan), Martin Manurung (Gerindra), Darizal (Parta Demokrat).
Dalam sambutan, Ketua Delegasi komisi 1 Mayjend (purn) Supiadin yang pernah lebih kurang 10 tahun bertugas di NTT dan juga adalah mantan Pangdam Udayana, menekankan pentingnya kesiapan Prajurit TNI dan dukungan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) yang memadai.
Dalam hal pengembangan Matra kekuatan TNI, Supiadin mengingatkan agar pihak TNI khususnya bidang Perencanaan agar memperhatikan serius aspek lingkungan, aspek sosial budaya masyarakat dan aspek proyeksi pengembangan ke masa depan.
Sementara Kasdam, Brigjend Kasturi yang mewakili Pangdam Udayana menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh Kodam Udayana yang meliputi tiga Provinsi Bali, NTB dan NTT, yang mempunyai beberapa wilayah batas negara baik laut maupun darat dengan Australia dan Timor Leste.
Berkaitan dengan rencana Pengembangan matra darat Asisten Perencanaan Kodam (Asrendam) Udayana, Kolonel Mutaqien menjelaskan dalam Renstra 2020-2024 direncanakan dibangun 14 Koramil, 2 Kodim, 1 batalyon infanteri dan 1 Korem.
Khusus berkaitan dengan rencana pembentukan Korem 165 Flores-Sumba, Asrendam Udayana memaparkan bahwa sampai saat ini masih dalam tahap persiapan. Kodam Udayana mencalonkan 4 daerah sebagai lokasi pembentukan Korem 165, yakni Desa Kolisia-Magepanda Sikka, Desa Ndorurea- Nangapanda Ende, Desa Tonggurambang-Aesesa Nagekeo dan Desa Dasa Elu-Katikutana Sumba Tengah.
Menanggapi rencana pembentukan Korem 165, Andreas Pareira, anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 (Flores, Lembata, Alor) menyampaikan, seharusnya TNI tetap berpegang pada prinsip dukungan lingkungan, sosial budaya masyarakat dan prospek pengembangan ke depan. Dari tiga wilayah calon, relatif hanya di Desa Tonggurambang Nagekeo saja yang tidak menghadapi kendala karena lokasi calon Korem adalah milik TNI, sementara di Sikka dan Sumba Tengah merupakan lahan milik kementerian yg sebagian diduduki oleh masyarakat. Lokasi lain di Nangapanda Ende, malah sebenarnya tanah Ulayat yang dalam sengketa adat antara pihak-pihak di masyarakat yang belakangan ini menyeret TNI untuk berpihak dan terlibat dalam sengketa tersebut.
Oleh karena itu, Andreas Hugo Pareira meminta TNI utk tidak memaksakan kehendak membangun Korem 165 di Ende. “Pemaksaan membangun Korem di Nangapanda Ende akan melukai hati rakyat dan mencoreng wajah TNI di depan publik”, tandas Andreas Pareira.
Atas dasar itu, AHP dan beberapa anggota Komisi 1 menyarankan agar TNI mempertimbangkan untuk membangun di Nagekeo, karena disamping tanah lokasi adalah milik TNI, Nagekeo pun letaknya persis di tengah pulau Flores. Dari aspek lingkungan, sosial budaya maupun prospek ke depan, Nagekeo memenuhi persyaratan untuk pembamgunan Korem 165.
===========
Foto Kunker Komisi 1 DPR RI di Markas Kodam IX Udayana, Rabu,12/12/2018
