NTTsatu.com – Pemerintah mesti memberi perhatian pada kelompok eks Gafatar atau Gerakan Fajar Nusantara yang saat ini masih mengalami diskriminasi di tengah masyarakat, demikian kata Romo Paulus Christian Siswantoko, sekertaris eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian dan Migran Perantau Konferensi Waligereja Indonesia.
Menurut imam ini yang biasa disapa Romo Koko, eks Gafatar adalah juga warga negara, yang mesti mendapat perlakuan yang sama.
“Kami berharap pemerintah menghargai mereka seperti warga negara lainnya,” ujarnya saat hadir dalam konferensi pers di Kantor Pusat Muhammadiyah bersama tokoh agama Muslim, Kristen dan sejumlah aktivis pluralism di Jakarta, Selasa, 15 Juni 2016.
Ia menjelaskan, kelompok eks Gafatar bukanlah kelompok yang membahayakan. “Mereka bukan kelompok penjahat teroris yang harus ditolak,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah memastikan agar mereka tidak dihalang-halangi dalam proses pengurusan administrasi kependudukan, seperti KTP serta mengedukasi publik agar tidak terus-menerus mempertahankan perlakuan diskriminatif.
Kelompok Gafatar yang beridiri pada 2012 sebenarnya sudah bubar pada Agustus tahun lalu. Namun, eks kelompok ini yang tinggal di Kalimantan Barat diserang pada awal tahun ini, yang memaksa mereka pindah ke sejumlah tempat di Jawa.
Kini mereka menghadapi berbagai praktek diskriminatif, termasuk mengalami kesulitan saat mencari pekerjaan.
Saat ini, tiga eks kelompok itu juga diproses hukum dan masih ditahan polisi.
lissa Wahid, koordinator kelompok Gusdurian menegaskan, tidak ada alasan bagi negara untuk mengabaikan hak-hak sipil eks Gafatar.
Sementara itu, Pendeta Hendrik Lokra dari Persatuan Gereja-gereja di Indonesia mengatakan, negara mesti memisahkan urusan keyakinan warganya dengan tanggung jawab untuk berdiri di atas konstitusi.
“Soal masalah keyakinan, bukan domain negara. Itu wilayah agama. Jadi tugas negara tetap dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara,” tegasnya. (katoliknews)
