NTTSATU.COM — KUPANG — Sebagai catatan kritis terhadap Hari Pers Nasional (HPN) 2022, Pengajar Komunikasi Politik pada FISIP Universitas Katolik Widya Mandiri (Unwira) Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona, berpendapat bahwa Pers itu sebuah kampus; tempat sangat ideal bagi masyarakat untuk bisa bersekolah dan belajar segala jenis ilmu pengetahuan secara gratis.
“Untuk itu, pers harus mempunyai spirit tanggungjawab sosial dalam setiap detail pemberitaan. Artinya pers dalam bekerja harus menanamkan prinsip ‘jujur terhadap fakta’. Itulah sesungguhnya moralitas jurnalistik. Itu pula mengapa pers membutuhkan data dari segala perspektif untuk diolah dengan nalar dan hati nurani wartawannya sebelum disajikan kepada publik,” demikian analisis pengamat politik dari Unwira Kupang ini kepada mediantt.com, Rabu (9/2/2022).
Kendati demikian, dalam amatannya spirit itu terkadang diabaikan dengan adanya mentalitas instan lewat bantuan teknologi. Padahal harus diingat bahwa, wartawan itu pekerjaan kaki. Bukan pekerjaan otak an sic. Jadi pertama-tama, wartawan atau jurnalis itu adalah pekerjaan kaki. Untuk mendapat fakta dan data yang jujur, anda harus hadir dan merekam detailnya. Kedua baru pekerjaan otak dan terakhir adalah pekerjaan teknis yaitu ketukan tangan pada gawai, android atau komputer.
“Jadi jangan dibalik. Seolah-olah ketikan tangan pada gawai duluan dari kerja kaki menemukan fakta dan data di lapangan. Jika pers direduksi hanya sebagai kerja tangan pada gawai, maka publik akan kebanjiran hoax ketika sebuah informasi salah ditulis kemudian dicopy paste secara massal. Inilah tantangan pers saat ini. Pers harus sadar bahwa pers sangat berkontribusi dalam mengkonstruksi cara berada dan cara hidup warga negara, baik dari perspektif politik, sosial, hukum maupun budaya,” tegas master Ilmu Komunikasi Politik jebolan Universitas Padjadjaran Bandung ini.
Sangat Vital
Karena itu, menurut dia, pers sangat-sangat vital bagi gerak maju dan perubahan sebuah peradaban. Peradaban bangsa Indonesia bisa semaju saat ini karena dorongan, kritik, dan ide-ide yang diwacanakan dan di-headline-kan oleh pers. Bagi dia, Pers berkontribusi bagi perubahan politik hingga ekonomi bangsa kita terutama sejak era reformasi. Pers juga punya posisi sangat mulia di tengah masyarakat karena jasa pers sangtlah besar.
“Jangan lupa bahwa, perslah yang bisa membantu dan memproteksi ibu-ibu dari permainan harga dan ketidakadilan pasar. Lihat saja contoh kasus ketika harga cabai hingga minyak goreng melambung tinggi. Negara bisa mengintervensi harga-harga kebutuhan pokok seperti ini untuk turun ke harga adil hanya ketika ada gonggongan pers. Jadi bisa dibayangkan bahwa apabila tanpa pers, maka kerusuhan dan keributan akibat ketidakdilan sudah pasti terjadi di negeri ini. Singkatnya, tanpa pers, perubahan bangsa kita tidak akan sepesat, seinovatif dan secanggih saat ini,” jelas putra Lamalera, Lembata ini.
Dia juga mengatakan, tentu saja sebagai pilar ke empat demorkasi, demokrasi di negeri ini tidak mungkin terkonsolidasi sampai pada level yang sudah mulai deliberatif seperti saat ini. Debat atau diskusi oleh rakyat dan netizen selama Pilakda langsung, Pilpres dll adalah buktinya. Artinya, dengan adanya dialektika, kritik dan pertarungan wacana melalui pers-lah, banyak perubahan sosial politik hingga ekonomi bisa diwujudkan di republik ini.
Wajib Dihormati
Melalui pers, sebut dia, ada ide-ide baru dilahirkan, inovasi dan perubahan baik di bidang bioteknologi, digital, hingga bidang sosial dan politik. Tanpa pers, anda tidak bisa berharap seorang penguasa lalim bisa diturunkan atau minimal dipaksa publik mengubah kebijakannya yang merugikan publik.
Karena itu, menurut dia, Pers itu vital dan sangat layak dihormati. Para pekerja pers wajib dihormati. Negara harus lebih jauh lagi memproteksi mereka dengan mekanisme tertentu sebagai para profesional. Tapi pers juga perlu dikritik. Bahkan para pekerja pers juga perlu mengkritik diri sendiri. Supaya Pers jangan sampai menjadi alat ideologi semata. Ketika pers secara membabibuta menjadi alat ideologi kaum destroyer bangsa, juga alat ideologis kelompok kepentingan semata, maka pers akan secara langsung merusak demokrasi dan peradaban. Artinya, pers boleh menjadi alat ideologi tapi alat ideologi masyarakat kecil dan tertindas. Pers wajib hadir sebagai alat ideologis dalam gerakan atau aktivisme sosial di ruang publik.
“Misalnya ketika masyarakat sedang memperjuangkan keadilan, maka pers wajib bersura lantang di sana. Contoh di NTT adalah kasus pembunuhan Astrid dan Lael. Pers saya lihat sudah hadir dan membantu perjuangan masyarakat dalam kasus ini. Pers juga wajib menjadi bagian dari kelompok civil cociety. Berjuang bersama mereka untuk menciptakan bonum commune. Dirgahayu Pers Indonesia. Semoga semakin kritis dan maju dalam mendukung konsolidasi demokrasi dan keadilan sosial di negara kita,” imbuh Rajamuda. (MNC/bp)