NTTSATU.COM — KUPANG — Protes Komisaris Utama (Komut) PT Flobamor, Samuel Haning, di medsos, terhadap sikap politik Fraksi Golkar DPRD NTT, masih memantik kritik. Analis politik Dr Ahmad Atang, M.Si, menilai protes Komut itu bukan sikap yang elegan tapi sebuah tindakan konyol dan tidak dewasa.
“Tugas PT Flobamor adalah melakukan introspeksi dan pembenahan untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan Fraksi Partai Golkar (DPRD NTT) tidak benar, bukan mempersoalkan apalagi mengancam ke jalur hukum. Ini merupakan tindakan konyol dan tidak dewasa,” kata Dr Ahmad Atang menjawab mediantt.com, Sabtu (28/5).
Mentor politik ini menegaskan, PT Flobamor merupakan perusahaan daerah milik Pemprov NTT, yang selama ini mendapat penyertaan modal dari pemerintah menggunakan uang rakyat untuk bisnis. Hal ini, sebut dia, tergambar dari pemegang saham mayoritas di PT Flobamor adalah Pemprov NTT.
Doktor Politik ini juga mengingatkan bahwa Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi NTT memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah terkait penyertaan modal di PD Flobamor sesuai dengan LPH BPK. Karena itu, jelas dia, apa yang dilakukan Fraksi Partai Golkar sudah berada di atas rel yang benar.
Nah, menanggapi protes Komisaris Utama PT Flobamor terhadap sikap politik Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Pembantu Rektor Universitas Muhamadyah Kupang ini berpendapat, “Protes dari komisaris utama PT Flobamor itu, menurut saya bukan sikap yang elegan. Komut sepertinya kebakaran jenggot atas sikap Fraksi Partai Golkar dan memperlihatkan ketidakpahaman (Komut) terhadap mekanisme politik di DPRD”.
Dia juga menegaskan, PT Flobamor tidak memiliki hubungan langsung dengan DPRD sebagai lembaga politik, begitu juga sebaliknya.
“Tapi, jika PT Flobamor merasa keberatan atas sikap fraksi partai Golkar bukan pada tempatnya merespon tetapi merupakan domain pemerintah dalam hal ini Biro Ekonomi. Tugas PT Flobamor adalah melakukan introspeksi dan pembenahan untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan fraksi Golkar tidak benar, bukan mempersoalkan apalagi mengancam ke jalur hukum. Ini merupakan tindakan konyol dan tidak bagus,” katanya. (MN/bp)